Polisi Larang Diskusi Sejarah 1965, Kapolri Bakal Terima Ribuan Aduan

Polisi Larang Diskusi, Kapolri Bakal Terima Ribuan Aduan
MG Noviarizal Fernandez | 16 September 2017 23:38 WIB
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Pelarangan diskusi tentang pelurusan sejarah 1965/1966 mendapat perlawanan dari publik yang menginisiasi pengiriman pesan singkat ke ponsel Kapolri.

Pantauan Bisnis, Sabtu (17/9/2017), setelah pada pelarangan diskusi tersebut, beberapa grup percakapan aplikasi WhatsApp, beredar pesan untuk mengajak siapa saja agar mengirimkan pesan singkat kepada Kapolri Tito Karnavian yang isinya meminta sang jenderal menjaga kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat di muka umum. Berikut petikan ajakan yang belum diketahui siapa pemrakarsa gerakan tersebut:

Semenjak LBH Jakarta berdiri  1970, tidak terhitung sudah berbagai macam kegiatan dilakukan di gedung ini, termasuk forum-forum akademis seperti seminar, diskusi publik, dll. Namun hari ini, Indonesia mundur kebelakang #DaruratDemokrasi .

Pagi ini polisi melarangan Seminar Pengungkapan Sejarah 65/66 di gedung YLBHI/LBH Jakarta, peserta yang mayoritas sudah berusia lanjut, tidak diperbolehkan masuk ke gedung. Saat ini mereka duduk dipinggir jalan, menanti hingga diperbolehkan untuk masuk ke dalam gedung. Hal ini menambah daftar inkooperatif Kepolisian pada demokrasi dan hak kebebasan berpendapat dan berkumpul. Saya dukung Bapak Kapolri Tirto Karnavian berdiri menegakan demokrasi dengan menjamin keberlangsungan kegiatan seminar tersebut, bukan melarangnya.

Untuk ini, mari kita bersama-sama *mengirimkan Pesan melalui SMS/Whatsapp/lainnya* ke: •KAPOLRI, Tito Karnavian, [08121111981]

Dengan Hormat

Kepada Bapak Kapolri, pagi ini kepolisian melarang dan menghalangi peserta seminar Pengungkapan Sejarah 65/66 di LBH Jakarta. Kami meminta agar bapak menjalankan amanat reformasi dan UUD Dasar 1945 mengenai kemerdekaan berpendapat dan berkumpul dengan menjaga dan melindungi warga negara yang sedang menggunakan haknya untuk berkumpul dan berpendapat.

Sepanjang sejarah LBH Jakarta/YLBHI tak terhitung berapa banyak jumlah forum seperti seminar atau diskusi publik dilakukan di LBH Jakarta, namun tak pernah satu pun yang dilarang dan dihalangi oleh kepolisian. Untuk itu kami meminta bapak untuk menjaga dan melindungi demokrasi, jangan mundur kebelakang, jangan biarkan Indonesia #DaruratDemokrasi.

Hormat saya,

(masukan nama anda)

Bonnie Setiawan, Koordinator Forum 65 selaku penyelenggara diskusi tersebut mengatakan blokade yang dilakukan oleh polisi adalah upaya sistematis dari kepolisian untuk melakukan pembungkaman pada sekelompok orang yang ingin melaksanakan sebuah studi dan kajian.

\"Blokade yang dilakukan polisi sudah melanggar konstitusi mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul. Yang dilakukan panitia seminar adalah tindakan akademis dan tidak melanggar hukum,\" paparnya.

Pihaknya mengecam sikap tidak manusiawi Polisi yang membiarkan para lansia peserta diskusi, duduk dan berdiri di pinggir jalan Dan meminta kepada Kapolri Tito Karnivan untuk bertindak tegas dengan melakukan jaminan keamanan demi proses demokrasi tanpa pembungkaman tanpa terkecuali pada siapaoun setiap warga negara Indonesia.

 

Tag : kapolri
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top