Kabar24.com, JAKARTA - Hari ini, Senin (28/8/2017), Polda Metro Jaya bersama Imparsial mengadakan workshop Peran Polri dalam Melindungi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang digelar di Hotel Grand Sahid Sudirman, Jakarta.
Direktur Imparsial Al Araf dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa ciri negara yang gagal, khususnya di negara dengan kemajemukan latar belakang masyarakatnya yang luas, adalah ketika penegakan hukum tidak bekerja maksimal.
Indonesia terdiri atas masyarakat yang berasal dari berbagai suku dan memeluk bermacam agama.
Al Araf mencontohkan Yugoslavia, negara yang pernah berdiri di daerah Balkan hingga 200, yang akhirnya hancur karena konflik internal akibat adanya konflik identitas, etnik dan SARA (Suku, Agama, dan Ras).
"Dulu ada Yugoslafia tapi sekarang gak ada. Itu karena konflik identitas suku dan SARA. Kayak di Rwanda juga hancur karena adanya penyebaran kebencian dan genosida," katanya, Senin (28/8/2017).
Dia melanjutkan, ada pula Somalia yang terjerat konflik karena tak teratasinya konflik berupa ujaran kebencian serta Suriah yang saat ini menjadi concern PBB akibat konflik internal dan gempuran ISIS.
Baca Juga
"Indonesia sebagai negara yang plural bisa menjadi potensi konflik tersebut," tambahnya.
Untuk itu, pihaknya ingin memastikan bahwa penegakan hukum terutama di wilayah Polda Metro Jaya dan Polda Banten bisa berjalan dengan baik, agar kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
"Saya percaya institusi Polri bisa menjadi penjaga kebhinekaan dan menjaga adanya pemecah belah bangsa," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana memastikan bahwa Polri akan terus menjaga keamanan dan ketertiban tanpa memandang suku atau agama. Namun, dia mengaku bahwa Polri tidak akan bisa melakukan hal ini sendiri tanpa dukungan dari masyarakat dan pihak-pihak lain.
.jpg?w=300&h=221)
