OTT KPK : Cara Primitif Antara Sapi dan Kambing

Para tersangka penyuapan di lingkungan Pengadilan Jakarta Selatan kembali menggunakan cara primitif yakni melalui transfer bank untuk menyalurkan uang haram.
MG Noviarizal Fernandez | 22 Agustus 2017 15:58 WIB
Petugas KPK memerlihatkan barang bukti uang saat konferensi pers mengenai operasi tangkap tangan (OTT) pimpinan DPRD Mojokerto dan Kepala Dinas PUPR Mojokerto, di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/6). - Antara/Hafidz Mubarak A

Kabar24.com, JAKARTA - Para tersangka penyuapan di lingkungan Pengadilan Jakarta Selatan kembali menggunakan cara primitif yakni melalui transfer bank untuk menyalurkan uang haram.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan pihaknya secara berturut-turut mengamankan 5 orang dalam sebuah operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (21/8/2017).

Mereka adalah Akhmad Zaini dan Fajar Gora, kuasa hukum PT Aquamarine Divindo Inspection, Tarmizi, panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Teddy Junaedi, pengawai honorer pengadilan serta Solihan, sopir mobil rental yang disewa Akhmad Zaini.

“Pada pukul 13.00 WIB tim mengamankan Akhmad Zaini di depan mesjid di PN Jakarta Selatan. Tim kemudian mengamankan Teddy Junaidi di parkiran, lalu masuk ke ruangan Tarmizi dan mengamankan yang bersangkutan. Selain itu tim juga mengamankan Fajar Gora di ruangan sidang dan Solihan di parkiran mobil,” tutur Agus, Selasa (22/8/2017).

Sebelumnya, lanjut Agus, tim telah memantau pergerakan Akhmad Zaini pada Senin pagi saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari Surabaya. Dia kemudian menerima pengembalian cek senilai Rp250 juta dari Tarmizi yang tidak dapat mencairkan cek tersebut.

Zaini kemudian mencairkan cek tersebut dan cek lainnya senilai Rp100 juta ke Bank BNI Ampera, kemudian memasukkan uang tersebut ke rekening BCA miliknya.

Dia kemudian melakukan transaksi pemindahbukuan antar rekerning BCA di Bank BCA Ampera dari rekening miliknya ke rekening milik Teddy Junaedi sebesar Rp300 juta.

Cara ini dinilai Agus merupakan cara primitif dalam kasus korupsi karena biasanya para pelaku menggunakan metode penyerahan uang secara tunai.

“Tim KPK, telah melakukan pemantauan jalinan komunikasi antara Akhmad Zaini dan Tarmizi, mereka menggunakan kode sapi untuk menyebut nilai ratusan juta dan kambing untuk nominal puluhan juta,” ucapnya.

Dalam jalinan komunikasi, Tarmizi sempat meminta 7 sapi dan 5 kambing atau Rp750 juta agar hakim menolak gugatan perdata Eastern Jason Fabrication Service Pte, Ltd terhadap PT Aquamarine Divindo Inspection karena dianggap melakukan wanprestasi dalam proyek pipa bawah laut senilai US$7,5juta.

Gugatan perdata tersebut baru disidangkan pada 21 Agustus 2017 setelah kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan selama masa mediasi.

“Awalnya diminta Rp750 juta. Tapi kemudian disepakati 4 sapi atau Rp400 juta untuk amankan perkara. Transfer dana sebelumnya pernah diterima pada 22 Juni 2017 ke rekening Teddy sebesar Rp25 juta dengan keterangan uang muka pembelian tanah dan 16 Agustus 2017 sebesar Rp100 juta dengan keterangan transfer pembayaran pelunasan pembelian tanah,” urainya.

Setelah melakukan pemeriksan awal dan gelar perkara, KPK kemudian menetapkan Akhmad Zaini dan Tarmizi sebagai tersangka.

Akhmad dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang (UU) No.31/1999 sebagaimana telah diperbaharui dalam UU No.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Adapun Tarmizi, dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU No.31/1999.

“Kami telah melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung. Mudah-mudahan ada perbaikan mendasar pada sistem peradilan kita. Sejauh ini belum ada bukti yang cukup dan mengarah pada keterlibatan hakim dalam kasus ini. Kami juga masih melakukan pengembangan tentang sumber uang yang diberikan kepada panitera muda,” ucapnya.

Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung Sunarto mengatakan, lembaganya langsung memberhentikan sementara Tarmizi dari jabatannya dan tim pemeriksa internal segera melakukan pemeriksan kode etik kepada tersangka.

Dia mengatakan sejauh ini pihaknya telah memiliki kode etik untuk mencegah para hakim berhubungan dengan para pihak yang berperkara.

“Tapi kalau panitera muda ya tugasnya memang berhubungan dengan para pihak yang berperkara,” paparnya.

Tag : OTT KPK
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top