Kabar24.com, JAKARTA--Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyepakati sanksi baru terberat terhadap Korea Utara terkait program-program rudal negeri itu.
Suara bulat para anggota DK PBB dalam sidang menyetujui sebuah resolusi yang melarang ekspor Korea Utara dan membatasi investasi di negara tersebut.
Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley mengatakan bahwa sanksi itu merupakan yang paling keras terhadap suatu negara dalam satu generasi.
Korut menguji dua rudal balistik antarbenua bulan Juli lalu, kemudian menyatakan bahwa sekarang mereka memiliki kemampuan untuk menyerang wilayah mana pun di AS.
Namun, para ahli meragukan kemampuan rudal-rudal Korea Utara untuk mencapai target mereka secara tepat.
Uji coba itu dikutuk oleh Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat, dan mendorong disusunnya sanksi terbaru PBB ini.
Baca Juga
Korea Utara diperkirakan meraup US$3 miliar pendapatan setiap tahun dari ekspor batubara, bijih besi dan bahan mentah lainnya ke China.
Sanksi tersebut dapat menghilangkan sepertiga dari perdagangan yang merupakan satu dari sedikit sumber pemasukan Korut.
Awal tahun ini, China menghentikan impor batu bara untuk meningkatkan tekanan pada Pyongyang. Namun, sanksi itu sejauh ini selalu gagal untuk mencegah Korea Utara melanjutkan pembangunan rudalnya.
China, satu-satunya sekutu internasional Korea Utara dan anggota Dewan Keamanan PBB yang memegang hak veto, kali ini mendukung resolusi tersebut.
Sebelumnya, China sering kali melindungi Pyongyang dari resolusi yang berdampak buruk terhadap Korea Utara.
Duta Besar AS Nikki Haley mengatakan Dewan Keamanan telah meningkatkan hukuman atas aktivitas rudal balistik Korea Utara "ke suatu tingkat yang sangat lain."
"Hari ini Dewan Keamanan telah berkumpul untuk memperingatkan diktator Korea Utara," kata Haley di DK PBB setelah pemungutan suara sebagaimana dikutip BBC.com, Minggu (6/8/2017).
"Tindakan Korea Utara yang serampangan dan tidak bertanggung jawab terbukti merupakan hal yang mahal bagi rezim tersebut," ujarnya sembari memuji sikap China.
Duta Besar China, Liu Jieyi mengatakan bahwa resolusi tersebut menunjukkan bahwa dunia "bersatu dalam sikapnya mengenai nuklir di semenanjung Korea".
Dia menyambut baik pernyataan Menlu AS sebelumnya bahwa AS tidak bermaksud mengupayakan perubahan rezim atau memprioritaskan penyatuan kembali Korea.
Korea Selatan mengatakan bahwa pihaknya mungkin akan mengadakan pembicaraan langsung dengan Korea Utara dalam sebuah pertemuan regional akhir pekan ini.
Menteri Luar Negeri Korsel Kang Kyung-wha mengatakan bahwa dia bersedia untuk berbicara dengan mitranya dari Pyongyang, jika muncul kesempatan 'secara alami.'
Para menteri luar negeri dari Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (Asean) bertemu di Manila Filipina akhir pekan ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
