Kabar24.com, SEMARANG - Pada Pemilu 2019 minimal harus muncul dua pasangan capres-cawapres. Dengan begitu, koalisi di antara parpol peraih suara pada Pemilu Anggota DPR RI 2014 perlu berkoalisi.
Demikian dikatakan pengamat politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono
Sebelumnya, dalam Sidang Paripurna DPR RI yang berlangsung pada Kamis (20/7) hingga Jumat (21/7) dini hari, terdapat perbedaan pendapat antara fraksi yang mendukung Paket A dan pendukung Paket B.
Sejumlah partai, termasuk PDI Perjuangan, mendukung Paket A yang bermuatan ketentuan "presidential threshold" (20 persen dari total kursi DPR RI atau 25 persen dari suara sah nasional pada Pemilu Anggota DPR RI 2014), "parliamentary threshold" (4 persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3 s.d. 10 kursi), dan metode konversi suara adalah "saint lague murni".
Sementara itu, Fraksi Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN mendukung Paket B yang memandang tidak perlu ada persentase dalam "presidential threshold" alias nol persen.
Untuk "parliamentary threshold", mereka juga sepakat 4 persen, sistem pemilu (terbuka), dan alokasi kursi (3 s.d. 10 kursi), sedangkan metode konversi suara yang mereka pilih adalah "quota hare".
Baca Juga
Jelang penetapan RUU Pemilu menjadi UU pada sidang Paripurna DPR, anggota DPR pendukung Paket B melakukan walkout. Rapat yang dipimpin Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua Fahri Hamzah akhirnya mengetuk palu menetapkan Paket A yang menjadi pilihan.
Parpol pendukung Paket usai paripurna menyatakan tidak bertanggung jawab atas keputusan Sidang Paripurna DPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
