Kabar24.com, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menunggu kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait rencana pemindahan ibu kota negara sebelum membahasnya lebih lanjut.
"Kalau ide memindahkan silakan saja karena praktiknya (di negara lain) sudah ada. Kalau butuh koordinasi kaitan tata ruang dan infrastruktur, kami akan turun," kata Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo, dalam temu media di Jakarta, Kamis (6/7/2017).
Kajian dari Bappenas tersebut nantinya akan memuat mengenai misalnya luas tanah yang dibutuhkan, drainase, infrastruktur, perumahan dan berbagai hal lainnya.
Wahyu juga menyarankan agar lokasi kajian pemindahan ibu kota negara jangan sampai terpublikasi untuk menghindari aksi spekulan tanah.
"Semua akan dikaji, dari sisi lokasi akan dikaitkan dengan kondisi tanah, bandara, pelabuhan. Ini tidak gampang. Kajiannya komprehensif, bukan hanya infrastruktur, tapi juga sistem pemerintahan juga dikaji," katanya.
Sebelumnya, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sempat menuturkan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pihaknya melakukan kajian terkait rencana pemindahan ibu kota negara.
Baca Juga
Pada akhir 2017, lanjut dia, Bappenas menargetkan akan merampungkan kajian tersebut untuk kemudian merealisasikan rencana pemindahan.
Pemindahan Ibu Kota negara sendiri dinilai memang harus dilakukan ke luar Pulau Jawa mengingat ketersediaan lahan yang lebih memadai.
Bappenas belum menyebutkan secara spesifik lokasi tujuan pemindahan ibu kota negara tersebut.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga masih enggan mengomentari rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa.
"Itu biarlah studinya selesai dahulu dari Bappenas," kata Darmin usai rapat paripurna DPR RI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
