Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Australia Memata-Matai Kedutaan China

Pemerintah Australia memata-matai kedutaan besar China di negara tersebut dan mengganggu warga China untuk mencari informasi intelijen, kata surat kabar negara, yang berpengaruh, pada Kamis, mengutip sumber keamanan.
Pemandangan kota Melbourne, Australia/conference.aifs.gov.au
Pemandangan kota Melbourne, Australia/conference.aifs.gov.au

Bisnis.com, BEIJING -  Pemerintah Australia memata-matai kedutaan besar China di negara tersebut dan "mengganggu" warga China untuk mencari informasi intelijen, kata surat kabar negara, yang berpengaruh, pada Kamis, mengutip sumber keamanan.

China dan Australia memiliki hubungan erat bisnis dan ekonomi, namun Beijing sangat curiga terhadap hubungan pertahanan Canberra dengan Washington.

Dengan mengutip pejabat tidak disebutkan namanya di Departemen Keamanan Nasional China, tabloid "Global Times" mengatakan pemerintah Australia memata-matai China dan memantau orang China di Australia.

"Pegawai departemen keamanan nasional mengatakan petugas Australia, yang menyamar, mendekati orang China, yang bekerja atau tinggal di luar negeri, untuk mengumpulkan informasi atau bahkan mendorong mereka melakukan subversi pada China," kata laporan tersebut.

"Sementara itu, atas nama menghindari 'ancaman mata-mata China', Badan intelijen Australia terus memantau orang China dan Kedutaan Besar China di Australia," katanya.

Laporan tersebut mengatakan "banyak" orang China diwawancarai atau dilecehkan dan diminta memberikan informasi tentang masyarakat Cina dan kedutaan China.

"Beberapa orang China bahkan dikirim kembali ke China untuk mengumpulkan informasi," katanya.

Pejabat China menemukan "banyak perangkat untuk menyadap di kedutaan", yang memaksa pemerintah merenovasinya, kata sumber tersebut kepada surat kabar itu, yang diterbitkan harian resmi "People's Daily".

Tidak mungkin menghubungi Kementerian Keamanan Negara China untuk meminta tanggapan, karena kementerian tersebut tidak memiliki nomor telepon umum atau laman.

Baik kantor menteri luar negeri Australia maupun departemen luar negeri dan perdagangan Australia belum menanggapi permintaan untuk berkomentar tentang artikel "Global Times" tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : ANTARA/REUTERS

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper