Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tolak Lima Hari Sekolah, Puluhan Anggota FPDIP Surakarta Gelar Aksi

Puluhan anggota DPRD Kota Surakarta dari Fraksi PDIP melakukan aksi damai di depan gedung DPRD setempat, Selasa (13/6/2017). Mereka menolak kebijakan lima hari sekolah dengan alasan dapat mengganggu perkembangan anak.
Ilustrasi/Antara
Ilustrasi/Antara

Kabar24.com, SOLO - Aksi penolakan terhadap kebijakan lima hari sekolah berlangsung di Surakarta.

Puluhan anggota DPRD Kota Surakarta dari Fraksi PDIP melakukan aksi damai di depan gedung DPRD setempat, Selasa (13/6/2017). Mereka menolak kebijakan lima hari sekolah dengan alasan dapat mengganggu perkembangan anak.

Ada 24 anggota fraksi PDIP Kota Surakarta melakukan orasi, juga membentangkan poster antara lain bertulisan "Tolak Lima Hari Sekolah", "Sekolah Untuk Semua Anak", "Setiap Warga Negara Berhak Sekolah", "Warga Miskin Butuh Sekolah", dan "Aku Kudu Piye".

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Surakarta Y.F. Sukasno mengatakan pihaknya menolak kebijakan lima hari sekolah dengan pertimbangan secara umum selain kebutuhan kognisi atau kecerdasan, anak juga butuh mengembangkan aspek psikomotorik dan afektif melalui sosialisasi dengan keluarga dan masyarakat.

Oleh karena itu, lanjut Sukasno, pembagian waktu di sekolah dan di rumah sebaiknya proposional, sehingga anak masih memiliki kesempatan untuk mengembangkan pola relasi dengan lingkungan tumbuh kembang secara optimal. Juga, terhindar dari tekanan psikologis yang kontra produktif bagi tumbuh kembang anak di kemudian hari.

Sukasno mengatakan kondii geografis wilayah di seluruh pelosok Indonesia memiliki kendala akses ke sekolah yang berberda-beda. Ada yang aksesnya mudah, sehingga jika sekolah hingga pukul 15.00 WIB dipastikan anak akan sampai di rumah paling lambat pukul 15,30 WIB.

Namun, bagi anak yang tinggal di daerah yang terkendala akses ke sekolah cukup tinggi, waktu tempuh perjalanan pulang pergi ke sekolah butuh waktu lama terutama mereka yang di pelosok luar Jawa.

Selain itu, kata dia, daya dukung fisik dan nonfisik masing-masing sekolah belum disiapkan untuk menjalankan sekolah sehari penuh atau fullday.

Misalnya, tempat untuk makan bersama seperti ruang aula, locker penyimpanan barang pribadi belum tersedia, serta dukungan software bagi kalangan guru untuk menangani keadaan nonteknis belajar mengajar belum tersedia, sehingga akan menimbulkan potensi akses yang kurang produktif.

Pertimbangan lain, kata Sukasno, belum jelasnya tujuan dari konsep sekolah lima hari dari aspek edukasi, terutama efek psikomotorik dan afektif yang ingin dicapai.

"Kami dengan segera mengirimkan soal penolakan kebijakan lima hari sekolah kepada Gubernur Provinsi Jateng dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," kata Sukasno.

Setelah puas menyampaikan orasi, para anggota DPRD dari Fraksi PDIP Kota Surakara itu membubarkan diri dengan tertib.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Saeno
Sumber : Antara

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper