Kabar24.com, WASHINGTON—Pemerintah AS menyatakan dapat melakukan kebijakan proteksi perdagangan guna melindungi industri semikonduktor, galangan kapal dan aluminium demi keamanan nasional.
Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan, industri tersebut memeroleh perlindungan dari undang-undang Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962. Hal itu membuat Presiden AS Donald Trump memiliki kewenangan untuk memberlakukan pembatasan impor untuk dengan alasan keamanan nasional.
“Pemerintah juga dapat menggunakan undang-undang tersebut untuk meluncurukan penyelidikan pada setiap aktivitas impor baja di AS,” ujar Wilbur Ross dalam wawancaraya kepaa Wall Street Journal, yang dikutip dari Reuters, Rabu (26/4/2017).
Kekuatan undang-undang itu, secara otomatis akan membuat posisi Trump di atas angin, dalam meluncurkan kebijakan melawan negara ekportir baja murah seperti China. Seperti diketahui, pekan lalu Trump telah meminta Kementerian Perdagangan AS untuk menyelidiki secara mendalam potensi kecurangan dari negara eksportir baja murah, salah satunya China.
Presiden AS tersebut menyatakan tak segan untuk menerapkan bea masuk baru yang lebih tinggi kepada perusahaan atau negara yang terbukti bertindak curang.
Sementara itu, terkait kebijakan perdagangan bebas bilateral yang sedang gencar dilakukan oleh AS dengan negara mitra. Ross mengaku akan memulai kesepakatan baru dengan Uni Eropa dan China dan menyelesaikannya secepat mungkin.
Menurutnya, kerjasama serupa telah dilakukan oleh Barack Obama pada masa pemerintahannya. Namun, kerja sama tersebut berjalan berlarut-larut dan tak selesai hingga saat ini. Selain kepada dua negara itu, Ross juga membuka peluang untuk membuka pembicaraan baru dengan Korea Selatan.
Adapun, terkait pakta kerja sama Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA )dengan Meksiko dan Kanada, dia menargetkan akan selesai pada akhir 2017. Menurutnya, jika pembicaraan mundur dari akhir 2017, maka dia tak yakin Meksiko akan mampu meratifikasi kesepakatan baru dalam pakta perjanjian dagang bebas tersebut.
Pasalnya, Meksiko dijadwalkan akan menggelar pemilihan presiden baru pada Juli 2018. Dia khawatir proses ratifikasi di negara tersebut akan terganggu oleh proses pemilu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
