Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dijadwalkan menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) 2 tahun 2016 kepada Presiden Joko Widodo.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis Senin (17/4), penyampaian tersebut bakal dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB ini.
Sebelum ke Presiden, lembaga auditor negara tersebut telah menyampaikan IHPS 2 Tahun 2016 ke DPR dan DPD.
Adapun, dalam laporan itu, BPK masih menemukan 14.102 rekomendasi belum ditindaklanjuti.
Padahal, selama kurun 2015 - 2016, lembaga tersebut telah menyampaikan 76.094 rekomendasi yang totalnya mencapai Rp58,70 triliun.
Jika diperinci, sebanyak 35.350 rekomendasi (46,5%) senilai Rp5,09 triliun telah sesuai, 26.559 (34,9%) senilai Rp27, 21 triliun dalam proses penyelesaian, 14.102 (18,5%) senilai Rp25,79 triliun belum ditindaklanjuti, dan 83 setara Rp614,21 miliar tak dapat ditindaklanjuti.
Jumlah rekomendasi itu juga mencakup 11.195 rekomendasi yang diberikan ke pemerintah pusat senilai Rp19,49 triliun. Sama halnya dengan situasi di atas, tindak lanjut rekomendasi di pemerintah pusat belum mencapai separuhnya atau masih 41,6%.
Sebagian besar masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 4.320 (38,6%) senilai Rp15,08 triliun. Sisanya 2.185 rekomendasi (19,5%) senilai Rp3,08 triliun belum ditindaklanjuti, dan 36 rekomendasi (0,3%) senilai Rp28,61 miliar tidak dapat ditindaklanjuti.
Selain soal rekomendasi, laporan itu memantau penyelesaian ganti kerugian negara tahun 2003-2016. Hasil pemantauan menunjukkan jumlah kasus yang telah ditetapkan sebanyak 33.619 kasus senilai Rp4,18 triliun .
Namun demikian, penyelesaian kerugian negara masih juga masih minim. Pasalnya jika dilihat rentang waktunya dari 2003 - 2016, penyelesaian kerugian negara masih 19,2% atau setara Rp803,66 miliar. Sedangkan sisa kerugian negara yang belum diselesaikan senilai Rp3,38 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
