KORUPSI KAPAL PT PERTAMINA: Kejagung Terus Kembangkan Penyidikan

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengembangkan perkara dugaan korupsi penyediaan dan operasi kapal milik anak usaha PT Pertamina yakni PT Pertamina Trans Kontinental.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 15 April 2017  |  07:59 WIB
KORUPSI KAPAL PT PERTAMINA: Kejagung Terus Kembangkan Penyidikan
Logo Pertamina - Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengembangkan perkara dugaan korupsi penyediaan dan operasi kapal milik anak usaha PT Pertamina yakni PT Pertamina Trans Kontinental.

Jika sebelumnya penyidik gedung bundar telah memanggil bekas Wakil Direktur Utama PT Pertamina, Ahmad Bambang, penyidik Kejagung juga telah memeriksa Saksi Benni Augerti Hutapea, Principal Surveyor PT. Crius Marine Surveyor.

“Saksi Benni Augerti Hutapea memenuhi panggilan Penyidik dan dilakukan pemeriksaan pada pokoknya menerangkan mengenai survey harga kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS) kapal Transko Andalas dan kapal Tranko Celebes Tahun 2012,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M. Rum dalam keterangan tertulis yang dikutip Bisnis, Sabtu (15/4/2017).

Dalam mengungkap perkara korupsipengadaan kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS) (kapal Transko Andalas dan kapal Tranko Celebes) Tahun Anggaran 2012-2014 telah memeriksa Saksi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang.

Terungkapnya perkara tersebut bermula dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melihat sedari awal proses pengadaan kapal sudah bermasalah. Pemegang tender, sesuai laporan itu disebut tak kredibel dan dianggap kurang berpengalaman.

Dalam perkara pengadaan dua kapal yakni kapal AHTS Transko Andalas dan Transko Celebes misalnya, broker yang digunakan anak usaha Pertamina tersebut dianggap tak kredibel. Pemenang tender, yakni PT VMB, baru dibentuk pada 2011.

Tak hanya itu, audit tersebut menjelaskan bahwa selain masalah kredibilitas pemegang tender, nilai proyek pengadaan kapal AHTS Transko Andalas dan Celebes yang mencapai US$28 juta dianggap terlalu mahal. Padahal menurut audit itu, harga per unit kapal hanya sekitar US$7 juta, sehingga anggaran untuk dua kapal seharusnya hanya US$14 juta

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
korupsi

Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top