Kabar24.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan nota presiden yang akan menyerukan penilaian ulang atas seluruh struktur pemerintah federal.
Langkah tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan perampingan tenaga kerja secara keseluruhan serta perubahan fungsi dasar dan tanggung jawab banyak instansi.
Menurut direktur anggaran (Office of Management and Budget) AS Mick Mulvaney, perintah yang akan mulai diberlakukan pada Kamis waktu setempat itu juga akan mencabut pembekuan perekrutan oleh federal yang telah ada sejak Trump mulai memerintah hampir tiga bulan yang lalu.
“Kemudian menggantinya dengan target-target perekrutan sejalan dengan prioritas belanja yang direncanakan oleh pemerintah pada Maret,” ujarnya, seperti dikutip dari Bloomberg (Rabu, 12/4/2017).
Dijelaskan oleh Mulvaney, langkah ini merupakan bagian dari janji kampanye Trump untuk "menguras rawa", sekaligus menyingkirkan apa yang dipandang oleh pemerintah sebagai inefisiensi dalam pemerintahan federal.
Langkah itu muncul seiring upaya Gedung Putih untuk membatasi besarnya banyak instansi pemerintah melalui usulan anggaran yang menginginkan pemangkasan belanja yang dalam secara historis untuk segala sesuatu, mulai dari penelitian medis hingga program energi yang bersih.
Dorongan untuk menata kembali pemerintah serta pemangkasan anggaran hampir pasti dapat menarik oposisi dari Kongres.
“Kami pikir pada akhirnya hal ini mengarah ke pemerintahan yang secara dramatis menjadi lebih akuntabel, lebih efisien, dan lebih efektif, menindaklanjuti janji presiden selama kampanyenya dan sejak ia mulai memerintah pada hari pertama,” tukasnya.
Perubahan terhadap perekrutan federal akan dimulai secepatnya. Setelah pembekuan perekrutan dicabut mulai Kamis, kepala badan-badan federal akan memiliki keleluasaan untuk mulai mengisi posisi sesuai dengan usulan anggaran yang dirilis pemerintah bulan lalu.
Anggaran tersebut, untuk tahun fiskal 2018, akan memangkas atau menghilangkan banyak program domestik “Great Society” yang oleh Partai Republik telah upayakan untuk kupas kembali selama beberapa dekade, sementara menghujani Pentagon dan Departemen Keamanan Dalam Negeri dengan sumber daya baru.
Anggaran tersebut sudah menghadapi oposisi di Kongres, dan banyak program yang oleh pemerintah ingin targetkan hanya bisa dihapuskan melalui undang-undang.
“Prioritas Kongres mungkin sedikit berbeda. Setiap yang mengikuti proses apropriasi mengerti ada hal-hal tertentu yang Kongres dapat benar-benar buat kita untuk lakukan. Kami akan mengikuti hukum terkait hal itu. Sejauh kita memiliki kebijaksanaan di bawah hukum, maka kebijaksanaan itu akan dilaksanakan dalam metode terbaik untuk melaksanakan kebijakan presiden,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
