Pilkada Serentak: Standar Penganggaran Harus Dibuat

Pemeirntah diminta menetapkan standar standardisasi biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2018 yang bersumber dari APBD
Anggara Pernando | 29 Maret 2017 06:09 WIB
Petugas memeriksa surat suara putaran kedua Pilkada DKI Jakarta di PT Gramedia Printing, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (23/3). - Antara/M Agung Rajasa

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta menetapkan standarisasi biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pasalnya evaluasi Pilkada 2017, pemilihan yang diselenggarakan dalam satu provinsi yang sama mencatatkan besaran penganggaran yang berbeda.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz KPU mengatakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dapat tersandera kala penentuan anggaran Pilkada. Pasalnya pencairan anggaran sangat bergantung pada persetujuan kepala daerah yang juga calon petahana bersama partai pendukungnya di DPRD.

“Anggaran Pilkada bersumber dari APBD membuat besaran objektif anggaran tiap daerah menjadi tantangan tersendiri. Sebaiknya digeser ke APBN,” kata Masykurudin di Jakarta, Selasa (28/3/2017).

Dia mengatakan besaran anggaran pada dasarnya mengacu pada jumlah pemilih, keadaan geografis seperti dataran tinggi atau rendah juga sulitnya medan. Selain itu status tingkat administrasi, dan kekhususan konteks daerah. Akan tetapi seringkali setiap daerah membuat ragam variabel yang membuat biaya Pilkada menjadi lebih besar atau lebih kecil.

Ia mencontohkan ketidaksinergisan penganggaran itu salah satunya di Pilkada Aceh. Tercatat 21 wilayah termasuk provinsi menyelenggarakan pemilihan. Akan tetapi besaran anggaran untuk setiap pemilih terpaut signifikan.

Padahal kebutuhan penyelenggaraan masing-masing daerah relatif sama. Berdasarkan data yang ia miliki, kata Masykurudin, untuk Pilkada Provinsi Aceh dengan 3,4 juta daftar pemilih tetap (DPT) biaya penyelenggaraan perpemilih mencapai Rp52.302 perpemilih. Sementara biaya di Pilkada Bener Meriah mencapai Rp324.969 perpemilih dengan DPT 96.407 orang.

Politik anggaran ini juga terlihat dari lancarnya pendanaan pilkada di daerah yang petahannya kembali mencalonkan diri. Bahkan untuk daerah yang diisi oleh petahana ini, anggaran yang diajukan dapat disetujui hingga 100% bahkan sejumlah daerah realisasi anggaran dapat digunakan di atas 100%. Daerah yang anggaran Pilkadanya di atas pengajuan diantaranya Kab. Buol (142,26%), Kab. Jayapura (127,85), Kota Ambon (108,23%), serta Kab. Nduga (103,29%).

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endy Jaweng mengatakan pola politik anggaran dan pengerahan birokrasi dalam Pilkada sudah terjadi jauh hari sebelum pemilihan.

Dia mengatakan ada dua pola yang dilakukan oleh Tim sukses dari lingkungan birokrasi ini. Pola pertama pelaksanaan program unggulan dikantong-kantong massa pendukung. Program ini bisa berupa perbaikan jalan, pembangunan air bersih ataupun program populer lainnya.

Sedangkan pola lain adalah penggunaan pengaruh. Ia mengatakan kepala satuan kerja perangkat daerah menjadi kunci kemenangan bagi calon yang menggerakan birokrasi. Sebagai kuasa pengguna anggaran, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memiliki peranan kunci dalam memenangkan salah satu pasangan calon.

"Sekarang hanya soal kadarnya seberapa banyak. Sangat banyak, sedang saja, atau kecil [dalam mobilisasi birokrasi]. Kedua tertangkap atau tidak," katanya.

Dia mengatakan dalam survei terbaru oleh KPPOD masyarakat merindukan perubahan namun seringkali calon kepala daerah yang ditawarkan tidak dapat memenuhi harapan itu.

"[Surey KPPOD] Dulu infrastruktur harapan warga [kepada kepala daerah] sekarang program pemerintah pusat sudah terasa hingga ke daerah. Sekarang harapan masyarakat adanya kemudahan perizinan, kepastian pajak retribusi, kapasitas kepala daerah, hingga perbanyak pelatihan bagi usaha kecil dan menengah," katanya.

Nama Daerah / DPT/Anggaran (Rp)/Rata-rata Rp Perpemilih

TAMBRAUW / 24.998 /43.995.425.200 /1.759.957

MAYBRAT/28.914 /45.000.000.000 /1.556.339

SARMI / 26.672/ 34.000.000.000 /1.274.745

MAPPI / 69.809 /63.872.014.000 /914.953

INTAN JAYA / 79.337 / 66.804.949.500 /842.040

 

Sumber :JPRR

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pilkada

Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top