Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

TJAHJO KUMOLO: Pemda Agar Selesaikan Pembangunan yang Mangkrak

Kementeri Dalam Negeri mengimbau pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan pembangunan daerah yang belum selesai alias mangkrak.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (kanan) berbincang dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong dalam Rapat Koordinasi Nasional BKPM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu se-Indonesia di Nusa Dua, Bali, Jumat (24/2)./Antara-Nyoman Budhiana
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (kanan) berbincang dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong dalam Rapat Koordinasi Nasional BKPM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu se-Indonesia di Nusa Dua, Bali, Jumat (24/2)./Antara-Nyoman Budhiana

Bisnis.com, JAKARTA — Kementeri Dalam Negeri mengimbau pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan pembangunan daerah yang belum selesai alias mangkrak.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengemukakan, komitmen untuk menyelesaikan pembangunan di daerah tentu berkaitan dengan janji politik dari seorang kepala daerah. Namun, lanjutnya, program-program mangkrak bisa segera diselesaikan.

“Beberapa proyek daerah yang mangkrak dan belum selesai, apa kendalanya, ini juga harus diselesaikan dengan baik,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo melalui siaran pers, Senin (20/3/2017).

Oleh karena itu, Tjahjo mengatakan gubernur, SKPD, walikota, bupati hingga kepala desa harus saling mendukung. Dia mengharapkan dengan adanya dukungan dan kerja sama tersebut meningkatkan pertumbuhan yang baik di daerah.

“Para kepala daerah harus mampu membangun inovasi yang ada, ada sinergi, ada konektovitas program,” ujar Mendagri.

Mendagri menyebutkan, pembangunan infrastruktur sosial maupun ekonomi ditargetkan akan selesai pada pertengahan tahun 2018. Pemerintah daerah, lanjutnya, juga diminta untuk melibatkan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, LSM dan pakar.

“Harus adanya penyelarasan program dan kegiatan yang melibatkan perguruan tinggi, organisasi-organisasi, LSM, para pakar, dan elompok swasta,” tutur Mendagri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Arys Aditya
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper