Kabar24.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta semua pihak untuk menunggu proses di pengadilan terkait nama-nama Anggota DPR yang beredar dalam kasus e-KTP.
"Saya kira proses hukum akan menentukan apakah ini memang punya dasar atau tidak atau hanya sekedar rumor belaka,” ujarnya, Rabu 98/3/2017).
“Semua pihak sebaiknya menunggu proses di pengadilan,” ujarnya lagi menanggapi munculnya sejumlah nama politisi Senayan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembuatan kartu tanda penduduk elektronik.
Korupsi KTP elektronik diduga melibatkan nama-nama besar, dan nama itu akan muncul dalam sidang dakwaan perkara besok.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengakui, munculnya nama-nama itu telah memberikan cap buruk terhadap lembaga legislatif.
"Tentu saya kira ini menjadi persepsi publik ya. Namun, kita harapkan kita hargai proses yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum, karena kalau apa yang beredar melalui medsos dan lain-lain maupun dugaan-dugaan seperti itu tentu perlu diklarifikasi," kata Fadli di Kompleks Parlemen.
Fadli pun memberi tanggapannya soal Ketua DPR Setya Novanto yang tercantum dalam surat dakwaan kasus itu sebagaimana beredar di kalangan awak media.
"Banyak sekali nama-nama yang tertera di situ. Saya kira ini yang perlu diklarifikasi dipengadilan. Bisa saja orang-orang menyebut nama-nama tapi tidak ada bukti maupun faktanya. Karena kalau tidak salah ini kan masih merupakan keterangan dari yang lama dari saudara Nazarudin kalau tidak salah," ujarnya.
Nama-nama
Selain Novanto, sejumlah nama tercantum dalam surat dakwaan yang beredar itu di antaranya Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunanjar, Anggota DPR dari Fraksi PDIP Arif Wibowo, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Selain itu juga ada nama Anggota DPR dari Fraksi PAN Teguh Juwarno dan Akbar Faizal dari Partai Hanura.
KPK telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik, yakni mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
