Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Revisi UU ASN Berisiko Tumbuhkan Jual Beli Jabatan

Revisi 19 pasal dalam Undang-undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinilai berisiko menambah subur praktik jual beli jabatan pada instansi pusat dan daerah.
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com 24 Januari 2017  |  19:04 WIB
Revisi UU ASN Berisiko Tumbuhkan Jual Beli Jabatan
Bupati Klaten Sri Hartini masuk mobil dengan menggunakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (31/12). KPK telah menetapkan status tersangka dan menahan Bupati Klaten Sri Hartini dan Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Suramlan dalam kasus dugaan suap pengaturan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan barang bukti uang Rp2 miliar. - ANTARA
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Revisi 19 pasal dalam Undang-undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinilai berisiko menambah subur praktik jual beli jabatan pada instansi pusat dan daerah.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ‎Sofian Effendy‎ mengatakan revisi tersebut akan melumpuhkan pengawasan dan pelaksanaan sistem merit. Padahal sistem tersebut mampu melindungi dari intervensi kepentingan politik dalam pengangkatan, promosi, dan mutasi.

"Revisi tersebut tidak ada urgensinya, malah akan menyuburkan praktik jual beli jabatan lagi," kata Sofian ‎saat jumpa pers di Gedung Binagraha, Selasa (24/1/2017).

Dia menjelaskan revisi beleid tersebut dilakukan anggota DPR untuk memberikan pintu masuk bagi tenaga honorer agar bisa diangkat langsung menjadi pegawai aparatur ‎sipil negara. Adapun, jumlah tenaga honorer yang akan dikonversi mencapai 1,2 orang.

Menurutnya, revisi UU ASN bermuatan politis karena untuk mendapatkan dukungan partai dalam pemilu.‎ Padahal, pengangkatan pegawai dalam jumlah besar justru berisiko menambah beban APBN dari jumlah gaji dan uang pensiun.

Pihaknya menuturkan inisiator revisi tersebut berasal dari asosiasi pemerintahan daerah bersama dengan DPR. Jual beli formasi PNS biasanya dijadikan sebagai sumber uang untuk memperkaya diri pejabat di daerah.

‎Salah satu bukti jual beli jabatan yakni transaksi 850 formasi yang dilakukan oleh Bupati Klaten yang sedang dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berpatokan pada transaksi yang terungkap di Klaten, diperkirakan jumlah uang yang terlibat dalam pengisian 414.313 jabatan di seluruh Indonesia mencapai Rp40 triliun.

Sofian memperkirakan jumlah kerugian negara bisa mencapai Rp120 triliun jika dihitung dari proyeksi keuntungan investasi‎ hingga tiga kali lipat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ASN jual beli jabatan
Editor : Yusuf Waluyo Jati
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top