Kabar24.com, JAKARTA - Tiga hari sebelum pendaftaran tahap kedua ditutup, terdapat 185 orang yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Ketua Panitia Seleksi BPKH Mulya E. Siregar menghadapkan pendaftar akan terus bertambah sampai dengan ditutupnya pendaftaran tahap kedua dalam tiga hari mendatang, tepatnya pada 23 Januari.
"Semakin banyak yang mendaftar akan semakin bagus dalam menentukan calon terbaik atau yang berkualitas asal mereka tersebut memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan secara syariah, memiliki pengetahuan ekonomi syariah," katanya dikutip dari laman Kementerian Agama pada Kamis (19/1/2017).
Menurut Mulya, tahapan seleksi calon Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH ditandai dengan pengumuman resmi melalui media cetak pada tanggal 24 November 2016 lalu. Setelah itu, dibuka pendaftaran tahap pertama dari 16 - 27 Desember 2016. Saat itu tercatat ada 94 orang yang mendaftar.
Pansel kemudian memperpanjang pendaftaran pada tahap kedua dari tanggal 9 hingga 23 Januari 2017. Sampai hari ini total ada 185 pendaftar, baik sebagai calon anggota Badan Pelaksana maupun Dewan Pengawas BPKH. "Setelah ini akan dilakukan proses seleksi administrasi pada tanggal 24 Januari sampai 30 Januari 2017."
Deputi Komisioner OJK ini menambahkan para pendaftar berasal dari kalangan akademisi, praktis perbankan syariah, birokrat, dan ada juga mantan komisioner KPK. Para calon yang lolos seleksi akan diumumkan di Media untuk mendapatkan tanggapan masyarakat atas kompetensi dan kualitas mereka.
"Kita juga akan meminta pendapat kepada KPK, PPATK, OJK dan beberapa lembaga lain untuk melihat track record bersangkutan," jelasnya.
Hasil seleksi calon anggota BPKH rencananya diumukan pada 31 Januari - 1 Februari 2017. Mereka yang lolos seleksi akan mengikuti tahapan ujian tertulis pada 2 Februari 2017.
Hasil ujian tertulis tersebut akan diumumkan pada tanggal 7-8 Februari 2017. Selanjutnya, dilakukan dilanjutkan psikotes dan wawancara oleh Pansel pada tanggal 20-22 Februari 2017.
"Pada 10 Maret 2017, Pansel mengusulkan nama-nama calon angota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas kepada Presiden," kata Mulya.
Dia menambahkan Pansel akan bekerja keras semaksimal mungkin untuk mencari calon terbaik yang akan duduk di BPKH, sebab mereka akan mengemban tugas untuk mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji.
Anggota Badan Pelaksana, lanjut Mulya, paling sedikit berjumlah lima orang ditambah ex-officio dari Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan. Sedangkan Anggota Dewan Pengawas tujuh orang.
Sebanyak 14 peserta Dewan Pengawas yang terseleksi akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk dipilih dan selanjutnya diserahkan ke DPR untuk menjalani fit and proper test. Sedangkan calon anggota Badan Pelaksana, seleksinya sampai pada Presiden saja.
Sekjen Kemenag Nur Syam yang juga Sekretaris Pansel menambahkan dana yang akan di kelola BPKH cukup besar, sekitar Rp80 triliun. Karena itu, Pansel juga memiliki beban berat untuk dapat memilih Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas yang kompeten dalam mengelola anggaran BPKH.
Pansel BPKH terdiri dari sembilan orang yaitu: Ketua Mulya E Siregar (Deputi Komisoner OJK), Wakil Ketua Yunus Husein (Mantan Kepala PPATK), Sekretaris Nur Syam (Sekjen Kemenag RI), serta Anggota: Halim Alamsyah (Ketua LPS), Zainulbahar Noor (Komisioner Baznas), Nasaruddin Umar (Akademisi/imam besar Masjid Istiqlal), Din Syamsuddin (perwakilan tokoh agama), Hadiyanto (Sekjen Kemenkeu), dan Aidir Amir Daud (Irjen Kemenkum HAM).
