Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BPK: Pemda Makin Patuh Kelola Keuangan

Badan Pemeriksaan Keuangan menilai pemerintah daerah semakin patuh melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelaporan keuangan serta aset negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan bahwa mulai muncul kesadaran pada pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara baik. Hal ini dibuktikan dengan capaian status wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.
/Ilustrasi
/Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA- Badan Pemeriksaan Keuangan menilai pemerintah daerah semakin patuh melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelaporan keuangan serta aset negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan bahwa mulai muncul kesadaran pada pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara baik. Hal ini dibuktikan dengan capaian status wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada 2009, paparnya, jumlah persentase pemerintah daerah yang mendapatkan status WTP baru 3% dan meningkat pesat pada 2014 hingga 47% dan meningkat menjadi 58% setahun berikutnya. Hal ini berkebalikan dengan pemerintah pusat di mana pada 2015, terjadi penurunan menjadi 65% dari capaian setahun sebelumnya yakni 71%.

“Kalau di wilayah timur, provinsi yang 100% WTP ada di Kalimantan Selatan dan Gorontalo, sementara Sulawesi Selatan masih ada dua kabupaten yang disclaimer,” ujarnya seusai peresmian Balai Diklat BPK di Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (9/1/2017).

Capaian di timur, menurutnya, lebih tinggi dibandingkan capaian di kawasan barat di mana hanya Daerah Istimewa (DI)Yogyakarta yang 100% kabupatennya dan kotanya mendapatkan opini pemeriksaan WTP. “Jadi dalam hal ini, wilayah timur lebih baik dari barat,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, untuk meningkatkan kualitas dan kepatuhan penggunaan anggaran di daerah, selain mendirikan balai audit yang bisa diakses oleh seluruh pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia, perwakilan BPK di setiap provinsi, juga menjalin komunikasi dan dialog serta diskusi dengan pemerintah setempat tentang tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper