LAUT CHINA SELATAN: China Tegur Menhan Selandia Baru

Bisnis.com, BEIJING -  China menegur Menteri Pertahanan Selandia Baru dalam pembukaan forum pejabat tinggi keamanan di Beijing, Selasa (11/10/2016), dengan mengkritik sikapnya atas ketegangan di Laut China Selatan yang disengketakan tersebut.

China menyatakan bahwa negara-negara yang tidak terlibat sengketa agar tidak turut campur.

Negara itu mendakui hampir seluruh Laut China Selatan yang setiap tahun dilalui kapal dagang dengan muatan bernilai lima triliun dolar AS, bersama dengan Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam yang turut mengakui wilayah tersebut.

Pengadilan internasional di Den Haag, Belanda, pada Juli lalu memutuskan bahwa China tidak memiliki catatan bersejarah atas wilayah perairan dan melanggar hak kedaulatan Filipina. Putusan tersebut membuat marah Beijing yang menolak kewenangan lembaga peradilan tersebut.

"Kami berharap negara-negara yang tidak terlibat dalam sengketa menghormati negara-negara yang bersengketa agar....berusaha di antara mereka sendiri," kata Ketua Komisi Parlemen China Urusan Luar Negeri, Fu Ying, dalam Forum Xiangshan.

"Keterlibatan pihak luar, campur tangan, hanya bisa memperburuk perbedaan, dan terkadang malah menambah ketegangan," kata Fu yang juga mantan Wakil Menteri Luar Negeri China saat memimpin pertemuan itu.

Komentar Fu tersebut untuk menanggapi pidato yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Selandia Baru Gerry Brownlee tentang perhatian negaranya terhadap Laut China Selatan.

"Kami menentang tindakan-tindakan yang merusak perdamaian dan mencederai kepercayaan serta ingin melihat semua pihak secara aktif mengambil kebijakan untuk meredam ketegangan," kata Brownlee.

"Sebagai negara kecil perdagangan maritim, hukum internasional, dan khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut, hal ini penting bagi Selandia Baru. Kami mendukung proses arbitrase dan percaya bahwa negara-negara memiliki hak untuk mencapai resolusi internasional," ujarnya.

Hal itu bukan yang pertama kalinya bagi China bersitegang dengan Selandia Baru terkait sengketa tersebut.

Pada bulan Februari lalu, Selandia Baru mendesak China menahan diri setelah Beijing kedapatan mengerahkan sistem rudal canggih di salah satu pulau di Laut China Selatan. Sementara Beijing menganggap usulan Selandia Baru tidak konstruktif.

Pada Selasa, Brownlee menyoroti isu pembangunan China di pulau-pulau buatan di wilayah Laut China Selatan, termasuk pangkalan udara baru yang memusingkan negara-negara sekitar.

"Satu sebab tentunya...meningkatnya ketegangan dipicu oleh reklamasi dan aktivitas pembangunan serta pengerahan aset-aset militer di wilayah-wilayah yang disengketakan," ujarnya.

China menyatakan bahwa pembangunan dan pekerjaan reklamasi terus dilakukan di Laut China Selatan untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat internasional, termasuk demi kemajuan navigasi pelayaran sipil.

Setelah mendengar tanggapan dari Fu, Brownlee kepada Kantor Berita Reuters mengatakan bahwa sangat beralasan bagi Selandia Baru yang mewakili negara-negara kecil, demikian pula semua pihak yang bisa berbicara untuk memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.

Sejak putusan pengadilan internasional, China dan negara-negara anggota ASEAN berupaya meredam ketegangan di kawasan.

Menteri Pertahanan China Chang Wanquan dalam forum tersebut menyatakan bahwa China dan ASEAN akan menggelar latihan maritim tahun depan, meskipun tanpa memberikan keterangan lebih lanjut. Dia menambahkan bahwa China berkeinginan mengelola sengketa tersebut.

Seorang jenderal Malaysia di luar forum mengatakan bahwa China berupaya menahan diri dengan tidak meningkatkan aktivitas militer di wilayah Laut China Selatan.

"Sebenarnya kami melakukan kerja sama militer dengan China untuk membangun kepercayaan sehingga kami bisa saling mengerti lebih bagus lagi," kata Komandan Pasukan Bersenjata Malaysia Zulkefli Mohd Zain.