Bisnis.com, JAKARTA – Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya merangkap Plt. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan ada banyak program di kementerian teknis sektor migas yang terbengkalai.
“Rancangan UU Migas sudah enam tahun, masalah revisi UU Minerba, revisi PP 79 [Peraturan Pemerintah No. 79/2016 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi], yang memberikan kemudahan orang untuk berinvestasi, belum selesai,” jelas Luhut melalui siaran pers, Jumat (19/8/2016).
Saat membuka 'Workshop Strategi Penguatan Kapasitas Masyarakat di Kawasan Danau Toba' di institut Teknologi Del di Laguboti kabupaten Toba Samosir (Tobasa) Sumatra Utara, Luhut menargetkan semua program di Kementerian ESDM yang masih belum terselesaikan akan dirampungkan olehnya paling lambat akhir Agustus 2016 ini. Atau selambat-lambatnya pada pekan pertama di bulan September.
Sebelumnya, Luhut juga mengatakan telah membahas 10 isu strategis di bidang migas dengan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi I.G.N Wiratmadja Puja. Dalam pembahasan tersebut dia menargetkan agar sepuluh program strategis itu dapat diselesaikan dalam waktu 2 minggu.
Adapun proyek strategis beberapa di antaranya; Blok East Natuna, Blok Mahakam, proyek laut dalam atau Indonesian Deepwater Development (IDD), Lapangan Jangkrik, pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS) ke Pulau Pemping, kilang baru, kilang mini, dan insentif untuk proyek migas di laut dalam.
Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini memastikan sepuluh proyek ini akan berjalan dengan baik. “Sebetulnya ada 32 hal, tetapi yang prioritas yang sepuluh item ini dulu. Kami percepat dalam 2 minggu ke depan. Itu proyek yang sempat tertunda akan kami kebut,” ungkapnya.
Dia merinci untuk proyek Lapangan Jangkrik akan didiskusikan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk dimanfaatkan gas sebagai bahan baku pembangkit.
Sementara itu, untuk peralihan pengelolaan Blok Mahakam, katanya, PT Pertamina (Persero) dan Total E&P Indonesie akan berdiskusi lebih lanjut dalam waktu dekat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
