APBD Seret, Gubernur Riau Tunjuk Sekda Baru

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengganti Sekretaris Daerah Pemerintahan Provinsi Riau untuk mempercepat realisasi APBD di Provinsi itu yang hanya 28% selama Semester I/2016.
Arif Gunawan & Gemal Abdel Nasser | 02 Agustus 2016 18:40 WIB
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. - diskominfo

Kabar24.com, PEKANBARU - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengganti Sekretaris Daerah Pemerintahan Provinsi Riau untuk mempercepat realisasi APBD di Provinsi itu yang hanya 28% selama Semester I/2016.

Ahmad Ijazi ditunjuk sebagai Sekda yang baru menggantikan M. Yafiz yang belum genap satu tahun menjabat. M. Yafiz belum sempat menyandang status skeda defenitif karena hanya berstatus "Pelaksana Tugas". Sebelumnya, Andi Rachman menunjuk M. Yafiz menggantikan Zaini Ismail.

"Pergantian Sekretaris Daerah diharapkan dapat mempercepat realisasi APBD tahun ini. Karena Semester I/2016, realisasi APBD hanya 28%," kata Andi Rachman, Selasa (2/8/2016).

Sepanjang semester pertama tahun ini, Pemprov Riau hanya mampu merealisasikan anggaran daerahnya sebesar 28% dari total anggaran senilai Rp10,7 triliun.

Sebelumnya Andi mengatakan salah satu kendala yang dihadapi satuan kerja dinas adalah soal kewenangannya. "Kendala yang kami lihat itu adalah kewenangannya akibat perubahan aturan dari atas, misalnya ada kewenangan kegiatan di tingkat provinsi kini dialihkan ke tingkat kabupaten dan kota," katanya.

Andi mengatakan untuk menyelesaikan masalah itu, perlu dilakukan revisi atau perubahan aturan terkait kegiatan pemda terkait.

Langkah ini diperlukan supaya anggaran yang telah disiapkan tersebut bisa digunakan, dengan cara menganggarkan ulang pada saat pembahasan APBD Perubahan.

Dia mencontohkan ada anggaran di Dinas Cipta Karya Provinsi Riau senilai Rp480 miliar belum dapat direalisasikan akibat benturan regulasi.

Pemda melakukan upaya percepatan realisasi anggaran dengan memanggil setiap pimpinan satuan kerja dan dilakukan evaluasi bersama.

Beberapa satuan kerja yang memiliki anggaran besar seperti Cipta Karya dan Bina Marga, dengan total 12 satuan kerja lainnya diminta memaparkan kendala dalam realisasi program kerja.

Pada pertemuan itu diharapkan masalah yang dijumpai oleh setiap dinas bisa dicarikan solusinya. "Nanti akan terlihat sejauh mana upaya dan solusi yang bisa diambil agar realisasi anggaran bisa meningkat," katanya.

Gubernur Riau mengatakan posisi realisasi ini belum ideal karena tidak mencapai target pemda yang mematok penggunaan anggaran 40%-50% sampai akhir semester pertama.

"Untuk itu kami terus menggesa dinas terkait agar mendorong realisasi anggaran, apalagi pembahasan APBD perubahan segera berjalan," katanya baru-baru ini.


Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Ijasi menargetkan dimasa jabatannya yang baru, akan menfokuskan pada target pencapaian realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD yang maksimal.


Dia menyebutkan setidaknya dalam jangka waktu Hingga akhir Agustus ini akan diupayakan setidaknya mencapai 50%. Target realisasi memang harus menjadi agenda penting mengingat hingga saat ini realisasi anggaran pemerintah masih sedikit.

"Target realisasi memang menjadi agenda penting. Untuk mencapai itu ada beberapa poin memang yang harus di benahi," katanya.

Ada banyak aspek terkait yang dari realisasi anggaran itu yang harus dibenahi. Namun demikian langkah dalam mengupayakan perbaikan kinerja tetap akan dilakukan mengingat hak ini penting untuk merealisasikan target-target yang sudah disusun.

Menurut dia, kegiatan untuk menggerakkan percepatan realisasi anggaran pemerintah tidak hanya masalah teknis, melainkan ada hal administrasi yang juga terpaut dan harus saling berhubungan. Terutama soal kesiapan dana yang akan direalisasikan, serta kekuatan hukumnya.

Sebelumnya, pihak pengusaha mengeluhkan lambatnya realisasi APBD di daerah sentra produksi sawit dan CPO dan minyak bumi itu.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Riau Viator Butarbutar mengatakan pejabat Sekda yang baru diharapkan lebih percaya diri untuk menentukan kebijakan dalam mempercepat realisasi anggaran.

Andi Rachman yang juga baru melepas status "Pelaksana Tugas" sejak 4 bulan lalu juga diharapkan bisa mempercepat realisasi APBD "Gubernur dan Sekda baru dapat jabatan dengan status defenitjf. Artinya, ini lebih membuat mereka percaya diri dalam mengeluarkan kebijakan," katanya.

Tag : apbd, riau
Editor : Fatkhul Maskur

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top