Kabar24.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin meminta klarifikasi ke pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait laporan terhadap kandidat bakal calon kepala daerah dari partai tersebut.
Klarifikasi itu dilakukan, untuk memastikan calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar tidak ada yang tersangkut perkara korupsi di KPK.
"Saya bikin janji mau ketemu dengan Ketua KPK mau antar surat. Karena dalam waktu tidak lama kami akan segera menetapkan pasangan calon di Papua Barat, Pulau Buru, dan beberapa kabupaten di timur," kata Ali di Jakarta, Selasa (2/8/2016).
Dia menuturkan, laporan sejumlah kelompok masyarakat ke KPK itu akan mempengaruhi proses seleksi bakal calon kepala daerah dari partai berlambang beringin tersebut.
Sehingga, jika nanti ditemukan indikasi dugaan keterlibatan dalam perkara korupsi, partainya tak segan-segan membatalkan pencalonan tersebut.
Bekas politisi Partai Bulan Bintang itu juga mengakui bahwa sejauh ini ada sejumlah kandidat yang dilaporkan ke KPK. Mereka terdiri dari incumbent, calon yang dihasilkan DPP, termasuk bekas narapidana korupsi.
"Feb 2017 jadi ini pemilu Pilkada serentak. Klarifikasi itu merupakan manifestasi dari visi Ketua Golkar dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap kader partai," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
