Kabar24.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pergantian Kapolri dari Jendral Pol. Badrodin Haiti ke Jendral Pol. Tito Karnavian mempermudah proses pemeriksaan terhadap empat polisi yang menjadi ajudan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi.
Hal itu diungkapkan, sebab sampai saat ini penyidik lembaga antikorupsi belum bisa menghadirkan keempat anggota kepolisian untuk diperiksa terkait perkara suap panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
"Kemarin saya tanya ke penyidiknya dan penyidiknya bilang belum ada pemeriksaan. Tapi pemeriksaan itu akan dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan kepolisian," kata Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa (19/7/2016).
Untuk mempercepat proses pemeriksaan, penyidik bakal menyerahkan surat ke Kapolri supaya segera menghadirkan keempat anggotanya."Itu belum dipastikan, tapi kan begitu akan dilakukan pemeriksaan akan disertai dengan surat permintaan penghadapan," katanya.
Dia juga berharap, dengan pemberian surat tersebut, Kapolri dapat menghimbau anggotanya untuk memenuhi panggilan KPK, karena keterangan mereka diperlukan untuk mengungkap skandal suap tersebut. Selain itu peraturan yang berlaku, setiap anggota Polri juga wajib taat dan patuh penegakan hukum.
"Setahu saya memang sejak Kapolri sebelumnya telah memiliki sikap, jajaran Polri mesti taat dan patuh dalam proses penegakan hukum. Termasuk kooperatif dalam pemeriksaan," imbuhnya.
Karena itu, untuk menjembatani supaya terbentuk kesepahaman antara KPK dan Polri terkait penuntasan perkara tersebut. Dalam waktu dekat ini, pimpinan KPK dan Polri akan bertemu membicarakan soal berbagai persoalan yang dimiliki oleh kedua insitusi.
"Nantikan ada komunikasi via surat. Sampai saat ini belum ada komunikasi yang spesifik soal ini. Seperti disampaikan, pimpinan KPK dalam waktu dekat akan ada pertemuan dengan Kapolri," katanya.
Nama keempat pengawal Nurhadi itu terdiri dari satu perwira yakni Ipda Pol. Andi Yulianto dan tiga polisi berpangkat brigadir yakni Brigadir Pol. Dwianto Budiawan, Brigadir Pol. Fauzi Hadi Nugroho, dan Brigadir Pol. Ari Kuswanto. Penyidik lembaga antirasuah menengarai keempat polisi tersebut mengetahui seluk beluk perkara suap Panitera PN Jakarta Pusat.
Dalam keterangannya belum lama ini, Mabes Polri mengonfirmasi keberadaan keempat anggotanya tersebut. Menurut mereka empat orang itu sedang bertugas di Poso. Kebetulan, setelah dilakukan evaluasi, Polri memutuskan untuk memperpanjang operasi perburuan teroris yang bersandi Tinombala tersebut.
Perpanjangan tersebut, membuat prajurit Brimob yang lama berada di Poso diistirahatkan terlebih dahulu. Prajurit yang berada di Jakarta kemudian dirotasi ke Poso. Keempat personil Brimob itu mendapat jatah untuk turun ke Poso. Sehingga, saat pemanggilan tersebut, mereka tidak bisa datang memenuhi panggilan penyidik.
Nama Nurhadi sendiri diduga terlibat dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Sejumlah barang bukti ditemukan penyidik lembaga antikorupsi di rumah Nurhadi, di antaranya dokumen dan uang senilai Rp1,7 miliar. Uang itu diduga berkaitan dengan perkara di lembaga peradilan itu.
Adapun KPK sendiri sudah menerima hasil Laporan Hasil Analisis (LHA) mengenai transaksi yang dilakukan Nurhadi dan Tin Zuraida dari PPATK. Laporan itu menyebutkan keberadaan transaksi tak wajar di rekening milik pasangan itu. KPK pun hingga masih mempelajari laporan hasil analisis itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
