Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

China Tingkatkan Pengawasan Kesehatan Mental

Mahkamah Kejaksaan Rakyat (SPP) mempublikasikan peraturan yang menetapkan tanggung jawab jaksa 'ketika mengawasi perawatan medis wajib, termasuk pelembagaan orang dengan masalah kesehatan mental.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 24 Juni 2016  |  05:56 WIB
depresi - pheonixrises
depresi - pheonixrises

BEIJING - Mahkamah Kejaksaan Rakyat (SPP) mempublikasikan peraturan yang menetapkan tanggung jawab jaksa 'ketika mengawasi perawatan medis wajib, termasuk pelembagaan orang dengan masalah kesehatan mental.

Menurut peraturan yang dipublikasikan jaksa harus menuntut penilaian ulang pasien berkomitmen jika ada keraguan tentang penilaian mereka.

lembaga penuntutan, jika mereka menemukan pasien tidak memenuhi kriteria tertentu atau penilaian pengadilan tersebut dipertanyakan, harus menuntut peninjauan keputusan,

Ulasan yang harus diselesaikan dalam waktu 20 hari kerja oleh kejaksaan dari tingkat yang sama seperti pengadilan yang membuat keputusan.

Selain itu, ditetapkan bahwa kejaksaan harus mengawasi perawatan medis yang diberikan kepada subyek 

Jaksa juga diminta untuk menuntut koreksi dalam kasus di mana subyek menolak kunjungan atau korespondensi dengan kerabat atau perwakilan hukum, atau ditolak evaluasi rutin, dan penyimpangan lainnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jaksa
Editor : Mia Chitra Dinisari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top