Bisnis.com, SEMARANG - Badan Pemeriksa Keuangan menilai pelaksanaan internal Badan Usaha Milik Daerah di Jawa Tengah belum akuntabel dan beberapa di antaranya belum memiliki standard operasional prosedur.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah Hery Subowo menyebutkan beberapa temuan akan permasalahan yang terjadi di tiga BUMD yang dijadikan sampel pemeriksaan.
Ketiga BUMD tersebut adalah PT Sarana Patra Cepu (SPHC), PT Blora Patra Energi (BPE), dan PT Blora Patragas Hulu (BPH). Pemeriksaan dilakukan terhadap kegiatan operasional dan investasi dari BUMD tersebut pada tahun buku 2014 sampai Semester I/2015.
Menurutnya, terdapat delapan pokok permasalahan yang membuat pelaksanaan BUMD tidak akuntabel. Dua dari tiga BUMD tersebut tidak memiliki SOP, sehingga tidak ada kepastian akuntabilitas dan pertanggungjawabannya.
"Ada satu yang sudah memiliki SOP yang dibutuhkan dalam pelaksanaan internal perusahaan. Tapu dua belum dirancang secara memadai dan belum memiliki SOP," ujarnya dalam laman resmi, Kamis (16/6/2016).
Dia menjabarkan bahwa ditemukan kurang transfer sebesar US$4,13 juta dari salah satu BUMD. Selain itu, ada pula transaksi yang jumlahnya tidak sesuai, serta kelebihan transfer hingga US$2,43 juta.
Setelah melakukan pemeriksaan, sambungnya, BPK akan mengadakan pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam mengelola BUMD, dengan mengambil sampel empat entitas, salah satunya Pemprov Jateng.
Terkait temuan itu, Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko menyatakan pihaknya belum dapat melakukan pembinaan yang profesional terhadap BUMD yang ada. Laporan yang diberikan BPK, akan menjadi pemicu untuk mendorong seluruh BUMD agar dapat berjalan lebih baik dan optimal dalam membantu pendapatan asli daerah.
"Pemprov membentuk BUMD dengan tujuan. Kami ingin semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kalau pun ada persoalan, kami bisa mengetahui persoalannya, dan bisa bersama-sama mendorong untuk mengoptimalkannya," ujar dia.
Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengatakan audit BPK sangat dibutuhkan oleh pemda agar BUMD mampu memberikan kontribusi secara maksimal. Dia meminta para direksi BUMD dapat menindaklanjuti temuan tersebut agar kinerja BUMD dapat lebih baik.
"Kami juga merekomendasikan agar audit juga dilakukan kepada Bank Jateng dan BPR/BKK yang selama ini belum pernah diaudit. Selain itu, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah. Harapan kita BUMD Jateng bisa maksimal, memberikan kontribusi yang layak untuk PAD, dan tidak ada kebocoran," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
