Kabar24.com, JAKARTA - Partai oposisi Taiwan, Nationalist Party, mengecam pemerintah baru negara tersebut karena melarang mantan Presiden Ma Ying-jeou melakukan perjalanan ke Hong Kong dengan alasan keamanan nasional.
Ma dari Partai Nasionalis yang memiliki hubungan baik dengan China kalah dalam pemilu yang dihelat pada Januari lalu. Pemilu dimenangkan oleh Presiden Tsai Ing-wen dan Democratic Progressive Party (DPP), yang ingin agar Taiwan sepenuhnya merdeka dari China.
Mereka menyebut, bahwa melarang Ma mengunjungi Hong Kong sama sekali tidak akan membatu rekonsiliasi politik internal dan harmonisasi sosial Taiwan.
“Gaya supresif yang diterapkan oleh pemerintahan dari partai DPP yang baru dilantik ini sangat jelas,” katanya seperti dikutip dari Reuters, (13/6/2016).
Pemerintahan Tsai pada Minggu (12/6/2016), mengatakan bahwa pihaknya telah melarang Ma melakukan kunjungan atau perjalanan ke Hong Kong. Ma dijadwalkan untuk menyampaikan pidato pada upacara penghargaan media oleh Society of Publisher di Asia.
“Berdasarkan situasi internasional yang dihadapi oleh Taiwan dan dengan mempertibangkan keamanan dan kepentingan nasional, Hong Kong merupakan wilayah yang sangat sensitiv [bagi] kelangsungan keamanan nasional,” ujar Kantor Kepresidenan dalam sebuah pernyataan.
Kantor Kepresidenan juga menambahkan bahwa akan sulit untuk mengontrol risiko yang mungkin timbul dalam kunjungan tersebut.
Partai DPP mengambil sikap lebih waspada terhadap China dibanding sikap Partai Nasional yang lebih bersahabat. Sikap ini muncul setelah sekelompok warga Taiwan dipaksa dideportase dari Kenya ke China atas tuduhan penipuan pada April. Kasus ini membuat Taiwan sangat marah.
Sementara itu, pihak The Society of Publisher in Asia dalam sebuah pernyataan yang tercantum di situsnya mengatakan bahwa pihaknya kecewa karena Ma tidak akan bisa menghadiri acara tersebut. Namun, pihaknya berharap Ma bisa menyampaikan pidato melalui video.
China mengklaim kedaulatan atas Taiwan sejak 1949 ketika pasukan Mao Zedong memenangkan perang sipil dan Chang Kai-shek dari partai nasionalis melarikan diri ke pulau tersebut. Partai Komunis di China bersumpah akan membawa kembali Taiwan di bawah kekuasaannya, kalau perlu dengan menggunakan kekerasan.
Hong Kong kembali menjadi bagian dari China pada 1997 di bawah rumusan satu negara dua sistem yang memberi jaminan otonomi yang luas sebagai hubungan finansial.
China juga berencana menerapkan formula satu negara dua sistem sebagai model pemerintahan untuk Taiwan yang ditolak oleh negara tersebut.
