Kabar24.com, JAKARTA - Islamic Development Bank (IDB) diminta merekonstruksi dan merehabilitasi fasilitas publik di negara-negara anggota yang mengalami kerusakan akibat terjadinya konflik.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, banyak negara muslim yang mengalami konflik antarkelompok dan perang antar negara sehingga fasilitas umumnya rusak parah. Maka itu, IDB diimbau membantu pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat di negara tersebut.
"Negara anggota IDB yang hampir seluruhnya emerging country membutuhkan banyak infrastruktur, fasilitas publik, itu tantangan ke depan. Banyak pula konflik yang menyebabkan kerusakan, yang terpenting bagaimana IDB berperan," katanya dalam pidato peresmian sidang tahunan ke-41 IDB, Selasa (17/5/2016).
Seperti diketahui, Indonesia menandatangani Member Country Partnership Strategy (MCPS) 2016-2020 dengan Islamic Development Bank pada hari ini, Selasa (17/5/2016).
Dalam konferensi pers di sela-sela rangkaian sidang tahunan IDB ke-41, Senin (16/5/2016), Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan dalam konteks pembiayaan pembangunan Indonesia, IDB semakin berperan penting.
“Kita akan fokus pada infrastruktur fisik dan sosial, pengembangan industri keuangan islam yang inklusif, pengembangan sektor usaha, dan dukungan kepada integrasi regional,” ujarnya.
Tanpa menjabarkan detil angka yang akan disepakati dalam MSCPS itu, dia menyatakan ada beberapa proyek yang menjadi perhatian. Pertama, proyek pembangunan kawasan kumuh dengan nilai pembiayaan sekitar US$365 juta.
Kedua, proyek pengembangan empat universitas dan lembaga pendidikan tinggi islam senilai US$176,5 juta.Ketiga, perluasan dan pengembangan jaringan listrik atau transmisi US$330 juta.
Bambang mengatakan untuk pembangunan kawasan kumuh, IDB akan melalukan co-financing dengan world bank dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
