Kabar24.com, JAKARTA – Pernyataan Golkar yang secara resmi mundur dari Koalisi Merah Putih dan bergabung dengan pemerintah berimplikasi pada kemungkinan mendapat jatah kursi di kabinet.
Terkait itu, pihak Istana menyatakan kewenangan soal kursi di kabinet merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan tidak mengetahui soal hal tersebut.
“Apakah Golkar akan bergabung dengan pemerintah, tentunya ini maksud saya untuk mendapatkan kursi di kabinet, ini adalah kewenangan sepenuhnya Presiden dan sampai hari ini belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut, Presiden sebelumnya sudah menyampaikan hal itu di Korea,” katanya, di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (17/5/2016).
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, menetapkan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai Ketua Umum.
Selain itu, Golkar juga menunjukkan sikap mendukung penuh pemerintahan atau resmi keluar dari koalisi Merah Putih.
Pramono mengatakan sikap Golkar membuat adanya perbedaan konfigurasi dan pergerakan bandul politik dibandingkan kondisi sebelumnya.
“Tentunya harapan, bahwa pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Pak JK ini akan bisa menjadi lebih stabil, walaupun sekarang sudah sangat stabil,” katanya.
Dari Korea Selatan, Presiden Jokowi meminta agar semua pihak menghormati pilihan yang sudah diberikan oleh para pemegang hak suara dari Partai Golkar.
"Ini kan wilayahnya Partai Golkar. Siapapun yang terpilih itu merupakan pilihan dari yang memiliki hak suara baik di DPP, DPD, maupun di ormas-ormasnya. Kita hormati pilihan itu," katanya, dikutip dari keterangan resmi Tim Komunikasi Presiden, Selasa (17/5/2016).
Ditanyakan mengenai kemungkinan masuknya Partai Golkar ke dalam kabinet, Presiden menegaskan bahwa sampai dengan saat ini belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut.
