Kabar24.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memulai sensus data pertanahan untuk mengurangi konflik agraria di Tanah Air.
Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan menuturkan sensus itu dilakukan untuk mendapatkan bank data pertanahan yang lengkap. Hal itu dimulai dari masalah kepemilikan, penggunaan, penguasaan, pemanfaatan, pajak dan perizinan.
"Kami melakukan ini secara proaktif dan tanpa adanya permohonan. Ini merupakan salah satu cara untuk mencegah konflik lahan," kata Ferry dalam keterangannya yang dikutip Bisnis.com, Sabtu (23/4/2016).
Sensus akan dilakukan tim yang terdiri dari petugas BPN, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPP-KAD), petugas Kecamatan dan Kelurahan serta pemuda Karang Taruna setempat. Ferry menambahkan dengan adanya data pertanahan nantinya potensi sengketa tumpang tindih kepemilikan lahan bisa berkurang.
Sementara itu, tiga perwakilan Suku Anak Dalam (SAD) pada pekan ini menemui Ferry terkait dengan belum diselesaikannya konflik lahan antara masyarakat adat dan petani Jambi itu dengan perusahaan sawit. Nurman Nuri mengatakan pihaknya sudah bertemu langsung dengan Ferry terkait dengan belum rampungnya masalah tersebut.
"BPN Jambi tak mau melaksanakan surat dari BPN Pusat dan juga perusahaan, sehingga penyelesaian belum ada. Oleh karena itu, tiga perwakilan SAD mendatangi Kementerian Agraria," kata Nurman pekan ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
