Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menteri Jonan Ingin Blokir Jasa Transportasi Online, Ini Kata GrabCar

Grab Indonesia belum mengambil sikap terkait terbitnya surat rekomendasi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, yang meminta layanan jasa transportasi berbasis aplikasi diblokir.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 15 Maret 2016  |  07:44 WIB
Taksi berbasis aplikasi - Antara
Taksi berbasis aplikasi - Antara

Kabar24.com, JAKARTA - Grab Indonesia yang mengelola penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi, Grab Car, belum mengambil sikap terkait terbitnya surat rekomendasi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, yang meminta layanan Grab Car dan Uber, juga penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi, diblokir.

Saat ini, surat itu sudah diterima oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut," kata Ridzki Kramadibrata, Managing Director Grab Indonesia, saat dikonformasi, Senin (14/3/2016).

Ridzki mengatakan Grab sudah memenuhi peraturan yang berlaku. Menurutnya, Grab merupakan perusahan yang legal beroperasi di Indonesia. Grab Indonesia berada di bawah PT Solusi Transportasi Indonesia.

"Kami terdaftar sebagai pembayar pajak, dan kami menghargai dan berkomitmen untuk menaati semua peraturan dan ketentuan lokal yang berlaku," katanya.

Ridzki melanjutkan, Grab merupakan perusahaan teknologi yang menghubungkan pengemudi dan penumpang, bukan perusahaan transportasi. Teknologi yang ditawarkan Grab, memungkinkan para pengemudi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik dengan lebih efisien.

Ia meyakini kehadiran Grab juga telah membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan kehidupan para mitra pengemudinya dan masyarakat lokal.

"Grab juga telah membantu para keluarga dari mitra pengemudinya," ujar dia.

Ribuan pengendara angkutan umum yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) menggelar aksi demonstrasi menolak keberadaan transportasi berbasis aplikasi. Mereka menganggap keberadaan armada Grab dan Uber mempengaruhi penghasilan mereka sebagai pengemudi.

Menanggapi ini, Kementerian Perhubungan telah mengirim surat rekomendasi yang menyarankan pemblokiran aplikasi Uber dan Grab Car di Indonesia. Surat ini salah satunya ditujukan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

transportasi umum Kontroversi Taksi Aplikasi Gojek

Sumber : Tempo.co

Editor : Andhina Wulandari

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top