KETUA UMUM GOLKAR: Ini Kriteria Versi Jusuf Kalla (JK)

Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang pelaksanaan musyawarah nasional, mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menguraikan pendapat terkait kriteria yang harus dimiliki calon orang nomor satu di Partai Beringin.

Pria yang juga menjabat Wakil Presiden itu menegaskan calon ketua umum Partai Golkar harus memiliki etika yang baik dan tentu tidak memiliki masalah-masalah yang berdampak hukum.

Pernyataan tersebut menarik, terlebih jika mengamati salah seorang calok ketua umum yang sempat tersandung persoalan hukum akibat dugaan pencatutan nama kepala negara.

Selain itu, lanjut Kalla, pimpinan partai juga harus dapat dipercaya, baik oleh para anggota, rakyat, pun oleh pemerintah yang akan selalu memiliki hubungan dalam bernegara.

Tak hanya itu, ketua partai juga dituntut memiliki kerja yang berpihak dan memiliki mobilisasi mampu menjangkau daerah.

"Pimpinan harus dipercaya dan tentu tidak mempunyai masalah-masalah hukum. Dapat dipercaya rakyat dan pemerintah,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Senin(29/2/2016).

Seluruh anggota, sambungnya, berharap partai bisa lebih berkembang di bidang politik kekuasaan, terutama mengambil peluang dalam momentum penting pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden di masa pemerintahan mendatang.

“Tujuan partai politik adalah membawanya menjadi partai berkuasa, salah satu momentum penting ialah pileg dan piplres,” katanya.

Terkait dengan pelaksanaan Munas Partai Golkar, Kalla mengimbau ketua steering committee (SC) atau panitia acara adalah orang yang paham sistem dan aturan yang berlaku di Partai Beringin dengan fasih.

CALON KETUA SC

Kendati tak ingin mengintervensi proses pemilihan, Kalla sempat menyebutkan nama politisi senior Partai Golkar Hajriyanto Thohari yang dinilai tepat menjadi Pimpinan SC Munas Golkar.

Intinya, lanjut dia, siapapun yang terpilih menjadi ketua SC, sosok tersebut harus benar-benar mengerti sistem dan tata aturan yang berlaku di tubuh partai.

“Saya tidak ikuti detail, itu juga urusan DPP, tapi di Golkar banyak teman-teman yang mampu, mungkin Hajriyanto [Thohari] itu dianggap lebih netral, bagus, orangnya pintar,” sebut Kalla.

Dalam kesempatan tersebut, dia menilai sebenarnya status keberadaan SC dalam Munas tak terlalu penting.

Pasalnya, tugas dan kewenangan dalam gelaran kali ini hanya satu, yakni mengatur proses pemilihan ketua umum partai. Hal itu berbeda dengan peran biasanya yakni menyusun konsep dan draf keputusan politik.

Sebelumnya DPP Golkar akan memutuskan susunan kepanitiaan Munas pada Rabu (2/3). Sebenarnya, DPP mengagendakan pengesahan SC dalam rapat pleno pada Rabu (24/2), namun ditunda karena Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sakit.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta Priyo Budi Santoso menginginkan KPK dan Polri dilibatkan dalam Munas Partai Golkar agar terselenggara bersih dan transparan.

“KPK dan Polri dapat berperan besar memantau pelaksanaan Munaslub sehingga dapat berjalan bersih dan transparan,” kata Priyo pekan lalu seperti ditulis Antara.

Priyo memandang peran kedua lembaga penegak hukum itu akan mendorong Munaslub berjalan bersih, sesuai dengan hasil kesepakatan rapat pleno Partai Golkar. “Kami membuka diri untuk diawasi. Jika ada yang tampil super wah, maka penegak hukum dapat menggunakan kewenangannya,” kata Priyo.