Bisnis.com, JAKARTA - Kepala daerah diminta mewakili pemerintah pusat dalam menjalani sistem birokrasi yang sejalan, serta melakukan efisiensi anggaran negara.
Pesan itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi berlangsungnya pelantikan para kepala daerah di seluruh Indonesia secara serempak, Rabu (17/2/2016).
"Betul-betul para pemerintah daerah mewakili pusat untuk bersama-sama satu sistem dan satu arah pemerintahan" ujarnya di Kantor Wakil Presiden.
Menurut dia, pemerintah sedang berfokus memperbaiki struktur dan sistem tata kelola negara lebih baik. Kalla menggambarkan, pelantikan para gubernur terpilih di Istana Presiden menjadi simbol bahwa gubernur merupakan wakil pemerintah pusat.
Begitu pula dengan para bupati dan walikota terpilih, seluruh kepala daerah seharusnya sinkron dengan kebijakan gubernur di atasnya.
Sebaliknya, rencana pembangunan akan berasal dari usulan pemerintah daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat untuk menjadi bahan pertimbangan utama.
"Itu kira-kira makna kenapa pemilihan kepala daerah serempak. Nanti sistemnya kembali usulan dari bawah,"sambungnya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan seluruh surat keputusan pengangkatan bupati/walikota terpilih hasil Pilkada serentak 2015.
Sumarsono, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri mengatakan penerbitan surat tidak serta merta diikuti oleh pelantikan di bulan ini bagi sejumlah kepada daerah yang tengah menyelesaikan proses hukum dan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.
Dia mengatakan Mendagri telah menandatangani 200 SK tersebut, hanya saja proses pelantikan beberapa kepala daerah akan berlangsung secara bertahap pada Maret dan Juni nanti.
