Kabar24.com, JAKARTA -- Beredarnya kabar burung yang menyebutkan bahwa tahun 2016 akan ada rekruitmen CPNS untuk formasi tertentu dengan sifat terbatas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menghimbau kepada masyarakat agar tidak mengindahkan informasi mengenai pembukaan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
"Sehubungan dengan beredarnya informasi tentang jadwal penerimaan CPNS di berbagai kota pada 2016, dengan ini diberitahukan bahwa informasi tersebut tidak benar. Hingga saat ini, Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak atau belum menyusun jadwal seperti itu," ujar Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji melalui keterangan tertulis yang didapat Bisnis.com, Jakarta, Senin (28/12/2015).
Dalam informasi yang beredar, menyebutkan bahwa pemerintah akan membuka beberapa formasi khusus untuk tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta tenaga hukum. Namun, dengan adanya moratorium yang dilakukan pemerintah sampai dengan waktu yang belum ditentukan, maka rekruitment CPNS belum akan dilakukan.
Dengan demikian, diharapkan masyarakat tidak mudah mempercayai penyebaran informasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab perihal recruitment CPNS di tengah program pemerintah melakukan moratorium.
Menurutnya masyarakat juga harus waspada dan melakukan konfirmasi terhadap setiap informasi mengenai CPNS.
"Masyarakat agar berhati-hati terhadap kemungkinan penipuan yang terkait dengan rekrutmen CPNS. Informasi atau konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi [email protected]," katanya.
Dikesempatan berbeda, Direktur Jenderal Kelembagaan dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti, Patdono Suwignjo mengatakan bahwa Kemenristekdikti tidak pernah mengungkapkan bahwa dalam penerimaan CPNS, kemenristekdikti tidak memiliki otoritas atas ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang berstatus dalam pembinaan.
"Banyak yang bertanya apakah ijazah yang dikeluarkan universitas yang berstatus dalam pembinaan tidak bisa di pakai untuk mendaftar CPNS. Saya katakan kita tidak memiliki otoritas tersebut. Semua berdasarkan keputusan Kemenpan dan BKN," ujarnya saat ditemui di Gedung Dikti, Jakarta, Senin (28/12/2015).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
