Pilkada Serentak: Presiden Minta Deteksi Dini Daerah Rawan Konflik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri melakukan deteksi dini terhadap potensi kericuhan di sejumlah daerah yang melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (pilkada).
Lili Sunardi
Lili Sunardi - Bisnis.com 02 November 2015  |  20:06 WIB
Pilkada Serentak: Presiden Minta Deteksi Dini Daerah Rawan Konflik
Ilustrasi

Kabar24.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri melakukan deteksi dini terhadap potensi kericuhan di sejumlah daerah yang melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (pilkada).

Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, mengatakan Presiden meminta Kemendagri, BIN, dan Polri mencermati situasi di daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Pasalnya, sempat terjadi konflik dan gangguan keamanan di beberapa daerah.

“Deteksi dini dilakukan di daerah yang justru di luar dugaan timbul konflik. Presiden juga meminta dicermati, karena pilkada serentak tingga sebulan ini suasananya adem-adem saja, tidak seperti pilkada pada lima tahun lalu,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/11).

Tjahjo menuturkan salah satu potensi konflik yang dicermati pemerintah adalah dugaan penggunaan ijazah palsu dan status bebas bersyarat salah satu calon kepala daerah. Dugaan pemalsuan surat rekomendasi dari partai politik pendukung juga menjadi salah satu yang diawasi oleh pemerintah, untuk mengantisipasi konflik.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri sendiri telah meminta Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu segera melakukan klarifikasi. Sementara itu kepada calon kepala daerah, pemerintah juga meminta untuk terbuka, agar pilkada dapat diselenggarakan dengan baik.

“Kami mencermati gelagat dinamika mulai daei tahapan pendaftaran, seperti yang muncul di Mataram, kebakaran Kantor KPU di Nusa Tenggara Timur, pemukulan Ketua KPU salah satu daerah, sampai protes yang muncul,” ujarnya.

Pemerintah bersama BIN dan Polri juga mengawasi pelaksanaan pilkada di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, dan pro kontra yang terjadi pada saat masa pendaftaran.

Deteksi dini tersebut dilakukan karena pelaksanaan pilkada melibatkan emosional yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan presiden.

Sekedar diketahui, pada 9 Desember 2015 pilkada serentak akan diselenggarakan di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, Pilkada Serentak

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top