Bisnis.com, SAMARINDA—Pemerintah provinsi Kalimantan Timur mendorong hilirisasi industri dengan mengesahkan peraturan daerah pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengatakan kemudahan perizinan dan pemberian insentif akan mendorong investasi. Saat ini, Kaltim termasuk tiga besar sebagai daerah tujuan investor di Indonesia. Kendati demikian, kemudahan investasi ini bukan berarti mengobral perizinan bagi pengusaha.
“Di Indonesia kita cuma kalah dari DKI Jakarta dan Jawa Timur,” katanya, belum lama ini.
Ketua Pansus Pembahasan Raperda Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Edy Kurniawan mengatakan dalam aturan tersebut pemerintah provinsi bakal memberikan kemudahan perizinan dan insentif pajak kepada perusahaan yang mau berinvestasi di sektor industri hilir. Adapun untuk sektor-sektor hulu seperti pertambangan dan perkebunan aturan tersebut tidak berlaku.
“Mudah-mudahan aturan ini bisa mendorong pengusaha untuk masuk ke industri pengolahan,” katanya.
Edy yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kaltim ini menjelaskan insentif yang akan dierikan berupa keringanan hingga pembebasan pajak dan retribusi. Selain itu, lama perizinan juga akan dipersingkat agar menarik minat investor.
Perda tersebut juga mengatur kewajiban bagi pengusaha di Kaltim agar memberikan kontribusi bagi daerah. Hal tersebut diupayakan dengan mewajibkan pengusaha memiliki rekening di bank pembangunan daerah dan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Edy menuturkan selama ini banyak pajak pengusaha yang tidak diterima oleh pemerintah provinsi.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur Slamet Brotosiswoyo mengatakan pihaknya merespons positif penerbitan perda tersebut. Menurutnya, selama ini banyak pengusaha di Kaltim yang kurang berkontribusi terhadap daerah. Dia menjelaskan para pengusaha ini memiliki lini usaha di Kaltim tetapi berkantor di daerah lain.
“Jadi memang banyak yang bayar pajaknya justru tidak ke Kaltim,” katanya saat dihubungi Bisnis, pekan lalu.
