Bisnis.com, DEPOK- Kalangan buruh berencana unjuk rasa pada 20 Oktober mendatang menyusul lahirnya paket kebijakan ekonomi jilid IV tentang ketenagakerjaan yang dinilai hanya pro terhadap pengusaha.
Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan mengatakan serikat pekerja atau buruh akan bergerak di masing-masing provinsi, kabupaten dan kota dengan membawa sejumlah tuntutan.
"Momentum lahirnya paket kebijakan jilid IV tersebut awalnya diharapkan oleh kalangan buruh. Tapi hasilnya tidak menggemberikan," katanya pada Bisnis, Jumat (16/10/2015).
Dia menjelaskan poin yang akan disuarakan oleh buruh pada 20 Oktober antara lain menolak formulasi pengupahan yang ditentukan pemerintah yakni formula upah tahun berjalan ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, skema penghitungan upah tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang dan berpotensi bakal merugikan buruh. Misalnya, kata dia, apabila inflasi 5% dan pertumbuhan ekonomi 5% ditambah upah tahun berjalan, maka kenaikan upah dipatok 10%.
"Di situ akan terlihat bahwa upah buruh sebetulnya dipastikan akan di bawah 10%. Padahal seharusnya pemerintah menggunakan skema pengupahan sistem kebutuhan hak layak sesuai aturan," paparnya.
Poin lain yang akan disuarakan pada unjuk rasa buruh tersebut antara lain mendesak pemerintah menambah poin KHLk dari 60 menjadi 80, penangguhan upah minimum, tolak adanya upah di bawah minimum dan menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) menjadi PP.
Iwan menuturkan paket kebijakan jilid IV yang diumumkan pemerintah dinilai menguntungkan pemodal. Padahal, kata dia, seharusnya paket tersebut juga harus pro terhadap buruh.
"Kalau pemerintah berniat membuka selebar-lebarnya investasi dalam paket tersebut, maka saya katakan justru paket ini tidak menjawab persoalan buruh. Hanya pengusaha saja yang banyak diberi keuntungan oleh pemerintah," katanya.
Dia menambahkan, akan segera berkoordinasi dengan para buruh yang berada di provinsi, kabupaten dan kota. "Sebagai warga Bogor saya akan berteriak keras menuntut pemerintah setempat benar-benar memikirkan persoalan buruh," paparnya.
