Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Indragiri Hilir Provinsi Riau hanya memiliki 25 kelompok masyarakat peduli api (MPA) yang memantau kondisi lahan dan hutan di wilayah itu dari potensi terjadinya kebakaran.
Asisten I Sekretariat Daerah Pemkab Inhil Darussalam mengatakan sebanyak 25 MPA itu sudah dibentuk sejajk 2008 lalu lewat regulasi berupa peraturan bupati (perbup).Sudah ada, jumlahnya sebanyak 25 kelompok dan itu sudah ada aturannya berupa perbup, katanya kepada Bisnis, Sabtu (19/9).
Dia mengatakan pemkab belum dapat menambah jumlah kelompok MPA itu akibat keterbatasan anggaran daerah, sehingga jumlahnya dinilai memang masih kurang untuk melakukan pengawasan lahan dan hutan di daerah itu.
Untuk mengantisipasinya, pemkab meminta peran dari perusahaan pemegang izin hak guna usaha (HGU) atau izin hutan tanaman industri (HTI) yang beroperasi di Inhil agar dapat membentuk MPA dan memberikan tugas pengawasan lahan.
Dengan peran serta perusahaan, Darussalam mengatakan ada sinergi yang baik antara pemerintah dan perusahaan dalam menjaga daerah itu dari potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan, khususnya saat musim kemarau.
"Itu yang kami harapkan, karena dengan sinergi antara pemerintah di tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa dengan perusahaan tentu akan mampu menjaga wilayah ini dari kebakaran lahan khususnya saat kemarau seperti sekarang," katanya.
Adapun, saat ini wilayah Kabupaten Indragiri Hilir tidak lagi menjadi kawasan yang menyumbang banyak titik api, dari data terakhir BMKG, wilayah ini hanya punya dua titik api dan jumlahnya jauh menurun dibandingkan pada 2014 atau 2013 lalu yang lebih tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
