PANSUS PELINDO II: Minta Penjelasan Soal Tersangka dan Audit BPK

Arsul Sani, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai PPP mengatakan panitia khusus Pelindo II akan mengklarifikasi soal progres penyidikan kasus tersebut oleh Bareskrim dan klarifikasi audit pengadaan mobile crane yang menurut Dirut Pelindo II RJ Lino sudah clear.
Dika Irawan | 12 September 2015 18:03 WIB
Dirut IPC/Pelindo II Richard Joost Lino (kiri), terkejut kantornya digerebek Bareskrim, Jumat (28/8/2015). - Bisnis/Akhmad Mabrori

Kabar24.com, JAKARTA -- Arsul Sani, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai PPP mengatakan panitia khusus Pelindo II akan mengklarifikasi soal progres penyidikan kasus tersebut oleh Bareskrim dan klarifikasi audit pengadaan mobile crane yang menurut Dirut Pelindo II RJ Lino sudah clear.

"Berkembang[berita] di media, Bareskrim temukan ada calon tersangka, di sisi lain disampaikan Pak Lino sudah clear oleh BPK [Badan Pemeriksa Keuangan]. Kita mau lihat mana yang benar," katanya dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/9/2015).

Asrul mengatakan untuk soal tersangka, mantan Kabareskrim Komjen Pol. Budi Waseso dan eks Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus menyatakan sudah ada. Tapi belakangan, kepolisian mengatakan baru ada calon tersangka.  Karena itu, ujar Arsul, pansus nantinya akan meminta penjelasan polisi apakah sudah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), serta apakah buktinya sudah kuat.

Sementara itu terkait klaim Lino bahwa pengadaan 10 unit mobile crane sudah dinyatakan clear oleh BPK, pansus juga akan memanggil auditor negara tersebut untuk meminta klarifikasi audit pengadaan 10 unit mobile crane itu.

"Isunya kan ada orang BPK bertemu Pak Jokowi dan JK sampaikan sudah clear. Siapa orang BPK yang sampaikan akan kita panggil, kalau tidak dapat kita undang BPK," katanya.

Menurut dia bila BPK menyatakan clear, maka pansus harus katakan demikian. Nah jika BPK sebut sudah clear, selanjutnya untuk kepolisian apakah punya bukti lain soal kerugian negara dari proyek tersebut.Namun, kata Arsul, pansus hanya menyampaikan fakta yang diperoleh dan  tidak memiliki berupaya mengintervensi pengusutan kasus tersebut.

Menurut dia rekomendasi yang disampaikan pansus ditindaklanjuti atau tidak, itu kepentingan pihak terkait. "Tidak boleh katakan hei stop [pengusutan kasus], kami sampaikan fakta," katanya.

Tag : bareskrim
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top