MENYONGSONG PARIS, MENJELANG NEW YORK (II): Memerangi Kemiskinan

Peningkatan proyek infrastruktur di kawasan Asia bertujuan untuk memerangi kemiskinan. Bisakah itu dilakukan?
Anugerah Perkasa
Anugerah Perkasa - Bisnis.com 12 September 2015  |  06:44 WIB
MENYONGSONG PARIS, MENJELANG NEW YORK (II): Memerangi Kemiskinan
Perbaikan jalan provinsi - Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - SELAIN BANK Dunia, Bank Pembangunan Multilateral  juga beranggotakan the Asian Development Bank (ADB,) the African Development Bank (AfDB),  European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), European Investment Bank (EIB), serta InterAmerican Development Bank Group (IDBG).  Dalam pernyataannya, mereka mengokohkan betapa pentingnya  infrastruktur—dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), untuk mengatasi kemacetan pertumbuhan di negara-negara berkembang.

“Infrastruktur adalah kunci mengatasi kemiskinan dan mempromosikan pertumbuhan inklusif," demikian Bank Pembangunan Multilateral dan IMF. "Kami mendorong pendekatan harmonis untuk persiapan maupun pengawasan proyek, termasuk kebijakan pengadaan barang dan perlindungan sosial serta lingkungan."

Pernyataan tersebut, saya kira, menyiratkan betapa pentingnya peranan sektor swasta kelak.

Laporan ADB pada 2012 memaparkan investasi infrastruktur  di kawasan Asia sepanjang periode 2010—2020 akan mencapai US$8 triliun. Indonesia, diperkirakan membutuhkan dana US$211 miliar—bahkan hingga 2025, namun lebih kecil dibandingkan dengan India, yakni  US$1,7 triliun.  Tentu saja, ADB menyokong mekanisme KPS sebagai jawabannya.  Negara akan diuntungkan, demikian rapor tersebut, ketika memberikan pelayanannya kepada masyarakat dengan menggunakan skema itu. Mulai dari penggunaan teknologi baru, solusi yang inovatif hingga memiliki standar internasional. Mekanisme KPS juga dianggap sebagai solusi penanaman modal, karena pembiayaan tradisional pemerintah tak akan mampu memenuhi kebutuhan pengembangan infrastruktur.

Namun, laporan Heinrich Böll Foundation yang bermarkas di Jerman menjelang akhir tahun lalu, penting untuk disimak.

Lembaga itu mengingatkan bagaimana persaingan antara lembaga multilateral mapan dengan sejumlah inisiatif baru, dapat berdampak pada masyarakat dan lingkungan. Beberapa inisiatif  tersebut adalah the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang digagas China, atau New Development Bank (NDB) hasil prakarsa Brasil, Rusia, China, India dan Afrika Selatan.

"Model ini bisa mempengaruhi warga dan lingkungan," demikian rapor Heinrich Böll Foundation. "Tidak hanya karena proyek tersebut tak berusaha mengejar  [keseimbangan] ekonomi, sosial dan lingkungan, namun juga perjanjian dagang dan investasi yang [lebih] menegakkan hak-hak investor."

Kritik, tentunya,  tak hanya datang dari kelompok sipil.

Juan Pablo Bohoslavsky, ahli independen soal dampak hutang asing terhadap HAM, pun memaparkan analisisnya usai suatu lawatan ke China atas permintaan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM pada 29 Juni—6 Juli.  Hal itu terkait dengan kepemimpinan China dalam pembentukan dua lembaga keuangan baru, AIIB  yang berbasis di Beijing dan NDB di Shanghai. Dia menginginkan dua bank pembangunan tersebut menerapkan proyek-proyek berkelanjutan untuk lingkungan dan sosial, tanpa mengulangi kesalahan dari pendahulunya.  Menjadi transparan, menjadi hal yang harus diterapkan.

China, sambungnya, tak boleh hanya mendengarkan suara pemerintah dan pebisnis, namun juga dari orang-orang yang terkena dampak proyek pembangunan.

“Saya ingin strategi ‘pergi ke luar’ tersebut tak hanya menguntungkan pemerintah dan pebisnis,” kata Bohoslavsky dalam pernyataannya. “Namun juga untuk orang-orang di bawah, baik di dalam maupun  di luar negeri.”

Dan kemiskinan, tentu saja mampir dalam  pembahasan kami bersama Hattar di Palmerah Barat.

Rosalia Arlusi, seorang produser program berita yang manis, dari Metro TV, dan Mulyanda Djohan, wartawan kantor berita Xinhua, serta saya, mengupasnya dalam satu kelompok kecil. Ada yang mengetik. Lainnya menuliskannya di kertas. Kami menyoroti soal kasus peralihan lahan sawah milik petani Kulonprogo, Yogyakarta. Kepemilikan agraria di Karawang,   Jawa Barat.  Dari bandara, tambang pasir besi hingga kawasan industri.  Kami membicarakan akses tak setara terhadap tanah.

“Di mana omong besar pemerintah soal ketahanan pangan,” kata para petani Kulonprogo dalam pernyataanya beberapa waktu lalu, “Jika lahan pertanian yang menghasilkan padi, cabai, semangka, harus berganti dengan bandara?”

Kekhawatiran semacam ini,  saya kira,  tak akan berhenti.

Serupa dengan ADB, Grup Bank Dunia— melalui Jim Yong Kim, sang presiden— pun akan meningkatkan peranan korporasi untuk proyek-proyek pembangunan di masa mendatang. Dari miliaran dolar menuju triliunan dolar. Dari sektor energi, transportasi hingga pertanian.  Kim sendiri menawarkan pinjaman US$11 miliar kepada Presiden Joko Widodo,  yang salah satunya bertujuan untuk pengembangan infrastruktur di Tanah Air.

Namun saya  masih merekam dengan baik, salah satu nasihat Hattar pada kami, sehari sebelum kelas berakhir di bulan Juli.  Nasihat, sebelum para utusan negara dan bisnis saling bertemu di  New York dan Paris, menjelang akhir tahun ini.

“Perusahaan multinasional,” kata Hattar menjelang sore itu, “Biasanya tak melihat [pembangunan]  dari sudut pandang kemanusiaan.”

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kemiskinan

Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top