Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diminta mengirim tenaga ahli ke sejumlah negara pemilik inovasi teknologi konstruksi demi mempercepat pembangunan infrastruktur.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memaparkan Kementerian PUPR harus mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar. Caranya dengan memperbaiki tiga tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Dari sisi perencanaan, kementerian diminta menerapkan modernisasi teknologi canggih yang selama ini berkembang pesat di negara maju. Untuk itu, para tenaga ahli harus mempelajari teknologi dan sistem perencanaan itu untuk diterapkan di Indonesia.
“Sekian bulan dalam setahun harus keliling ke Jepang, China, atau Eropa untuk meninjau bagaimana membangun prasarana yang cepat,”tuturnya dalam pidato pengarahan Rapat Kerja Kementerian PUPR, Jumat(4/9/2015).
Menurut dia, studi banding ke luar negeri itu bukan pemborosan anggaran, tetapi justru bisa menjadi penghematan jumlah dan waktu jika teknologi bisa diterapkan untuk membangun infrastruktur berkualitas.
Dalam kesempatan tersebut, Kalla juga menyindir para anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) yang sering mengadakan studi banding ke luar negeri tanpa hasil yang konkret.
“Jangan hanya DPR yang studi banding, PU harus yang lebih penting studi banding,”sambungnya.
