Kabar24.com, JAKARTA - Tanggapan PDIP mengenai kabar pencopotan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Komjen Pol. Budi Waseso menuai kritik dari pakar komunikasi politik.
Pakar Komunikasi Politik, Umaimah Wahid berpendapat, partai politik sebaiknya tidak perlu banyak ikut campur dalam masalah penegakan hukum. Pasalnya, hal tersebut dapat merugikan proses penegakan hukum di Indonesia.
"Sebaiknya PDIP jangan terlalu ikut campur pemerintah. Itu bisa merugikan proses penegakan hukum," ungkapnya saat dihubungi Bisnis.com, Rabu (2/9/2015).
Dia juga mengatakan, Kabareskrim layak dicopot jika memang ada alasan yang relevan, seperti kinerja saat menjalankan jabatan. Jika memang tidak ada alasan yang tepat, maka itu hanya melenggangkan kepentingan politik.
Sebelumnya dikabarkan, Komjen Pol. Budi Waseso bakal dicopot untuk memimpin Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).
Umai juga menerangkan, tidak ada masalah jika Buwas (sapaan Budi Waseso) akan menjadi Kepala BNPT, dengan catatan tidak ada kepentingan politik di dalamnya.
"Tidak ada masalah kalau Buwas menjadi Kepala BNPT, asalkan itu murni sesuai pertimbangan track record yang bersangkutan. Mungkin dia lebih cocok untuk mengisi jabatan itu," tuturnya.
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak atas pencopotan Budi Waseso. Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu berkeras bahwa PDIP menolak dengan tegas adanya pencopotan Budi Waseso. Dia mengatakan, "PDIP menegaskan tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
