Bisnis.com, JAKARTA—Lambatnya penyerapan anggaran di daerah merupakan kesalahan dari pemerintah pusat yang tidak memahami persoalan di daerah selain penggunaan pola yang tidak tepat.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Adrianus Garu mengatakan kesalahan pola tersebut terlihat dari alur penganggaran mulai dari penyerahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) hingga pencairan anggaran. Menurutnya, jeda waktu antara penyerahan DIPA dengan penyerahan petuntuk pelaksana (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) atau operasional sangat lama sehingga penyerapan angaran lambat.
“Jangan selalu menyalahkan pemerintah daerah, yang salah sesungguhnya pemerintah pusat karena pola yang diambil tidak tepat,” ujar Adrianus dalam acara Dialog Kenegaraabn yang digelar DPD, Rabu (2/9/2015). Selain Adrianus turut menjadi nara sumber Direktur INDEF Enny Sri Hartati.
Adrianus menjelaskan setiap Januari pemerintah pusat menyerahkan DIPA ke pemerintah daerah. Sedangkan juklak dikirim pada Juni dan bulan berikutnya dikirim juknis. Setelah itu selama Agustus dilakukan asistensi sebelum dilakukan perencanaan pada September.
“Baru pada bulan Oktober mulai proyek atau pembangunan. Bahkan ada yang masuk November baru mulai pembangunan. Padahal, tutup buku anggaran adalah pada Desember,” ujarnya.
Menurutnya, kalau polanya seperti itu maka proyek-proyek di daerah dipastikan gagal karena waktu pengerjaannya singkat. Bahkan yang parah, ujarnya, adalah terjadinya kejar-kejaran proyek karena harus menghabiskan anggaran yang ada.
“Jadi memang anggaran itu baru terserap Oktober ke atas. Tidak salah kalau terjadi seperti sekarang ini yaitu lambatnya penyerapan anggaran pada Semester I,” ujarnya.
Sementara itu, Enny menyoroti pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) yang dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Murembang Daerah. Menurutnya hal tersebut terbail karena seharusnya musyawarah perencanaan pembangunan di daerah lebih dulu dilaksanakan agar pemerintah pusat bisa memahami dareah.
Selain itu, dia juga menyoroti persoalan adminsitrasi dan birokrasi yang menjadi perhatian utama ketimbang pencapaian target itu sendiri. Akibatnya, ujarnya, waktu lebih banyak dihabiskan pemerintah daerah untuk hal-hal yang tidak berkontribusi pada percepatan pembangunan sehingga serapan anggaran menjadi lambat.
