Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo melakukan kajian menyeluruh soal adanya ketakutan dari pejabat untuk mencairkan anggaran negara yang berdampak pada minimnya serapan APBN 2015.
Fahri mengatakan kajian berupa identifikasi masalah itu berfungsi untuk mengetahui penyebab ketakutan pejabat tersebut. Dengan adanya identifikasi masalah itu, presiden tidak akan memunculkan ‘obat ringkas’ seperti penerbitan surat edaran (SE) dan sebagainya.
Menurutnya, penyelesaian ketakutan itu bukan dengan menerbitkan surat edaran yang meminta pejabat tidak dipidana. “Jadi, penjaminan itu tidak bisa dilakukan. Semua tindakan pidana harus didasarkan pada hukum yang kuat,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Kamis (27/8/2015).
Saat ini, paparnya, sumber ketidakpastian itu itu ada sejumlah hal. Salah satunya, fakta bahwa sebagaian dari regulasi terutama antikorupsi masih kacau. “Terbukti dengan masih adanya tumpang tindih kewenangan antarlembaga hukum,” katanya.
Untuk itu, jelasnya, Presiden harus mampu berpikir sistemik untuk menyelesaikan masalah ketakutan pejabat mencairkan anggaran negara yang berdampak pada minimnya serapan tersebut. “Setelah mengidentifikasi, Presiden harus bisa membangun sistem yang kuat agar tidak ada ketakutan itu.”
Seperti diketahui, Presiden memerintahkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung agar membuat SE yang mengatur diskresi kebijakan dan administrasi kepala daerah. Pram menegaskan latar belakang penerbitan SE adalah ketakutan para kepala daerah mencairkan anggaran.
