Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah anggota DPR meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli untuk menjaga etika berkomunikasi dengan sesama menteri, pejabat negara lain, serta publik.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan Rizal Ramli yang baru saja dilantik menggantikan Indroyono Soesilo harus lebih pandai menata komunikasi untuk berkoordinasi dalam menentukan kebijakan.
“Bukan seperti yang terjadi saat ini,” kata Fahri di Kompleks Gedung Parlemen, Rabu (19/8/2015).
Seperti diketahui, terjadi perang argumen setelah Rizal Ramli mengkritisi pembelian Airbus A350 oleh Garuda Indonesia.
Selain itu, Rizal juga menantang JK untuk berdebat di ruang publik tentang proyek pembangkit listrik 35.000 MW di Tanah Air.
Menurut Fahri, perang argumen antarmenteri atau dengan pejabat negara lain cukup diselesaikan di rapat internal, bukan di media. “Kami juga tidak bisa menyalahkan Rizal. Mungkin Rizal punya penghitungan sesuai riset yang matang.”
Namun saat ini, paparnya, publik membutuhkan pemerintahan yang konsisten, solid, dan tidak hanya mengumbar pencitraan saja.
“Jangan sampai, dengan adanya perang argumen, publik dan pasar menilai pemerintah gamang menetapkan kebijakan. Karena setiap pernyataan menteri sangat berkait erat dengan proses pembangunan,” katanya.
Hal senada diungkap Tubagus Hasanuddin, politisi PDIP sekaligus anggota Komisi I DPR.
Menurutnya, sikap Rizal yang mengumbar pernyataan berseberangan dengan menteri serta pejabat negara lain sangat tidak menjunjung tinggi etika berkomunikasi.
“Kami di DPR sangat menyesalkan sikap Rizal yang membuka debat terbuka dengan pejabat lainnya,” katanya.
Menurutnya, setiap menteri harus merepresentasikan seluruh program Presiden Joko Widodo karena dirinya ditunjuk atas hak prerogatifnya.
Dossy Iskandar, politisi Partai Hanura yang duduk di komisi III DPR, menilai Rizal harus segera memperbaiki perilaku dalam menyampaikan gagasan dalam pemerintahan.
“Kalau begitu caranya, bisa berbahaya,” ujar Dossy.
Saat ini, publik bisa saja menilai pemerintahan Presiden Jokowi tidak solid dalam menentukan kebijakan yang prorakyat.
“Justifikasi rakyat tidak bisa dibendung. Jadi pernyataan Rizal itu bisa memicu kegaduhan baru,” kata Dossy.
