Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPR: Sebagai Operator Kebijakan Pemerintah, Bulog Bisa di Bawah Kemendag

Sebagai operator yang menjalankan kebijakan pemerintah, Badan Urusan Logistik (Bulog) otomatis berada di bawah Kementerian Perdagangan (Kemendag) sekaligus bisa dirangkap oleh Menteri Perdagangan.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 11 Juli 2015  |  01:30 WIB
DPR: Sebagai Operator Kebijakan Pemerintah, Bulog Bisa di Bawah Kemendag
Seorang petugas memeriksa karung berisi beras Bulog, di Medan, Sumatra Utara, Senin (15/6/2015). Stok beras Bulog Divre Sumut hingga pertengahan Juli 2015 mencapai 45.000 ton setara beras dan cukup untuk kegiatan operasional selama tujuh bulan ke depan. - Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA—Sebagai operator yang menjalankan kebijakan pemerintah, Badan Urusan Logistik (Bulog) otomatis berada di bawah Kementerian Perdagangan (Kemendag) sekaligus bisa dirangkap oleh Menteri Perdagangan.

Demikian dikatakan Anggota Komisi VI DPR, Refrizal terkait wacana otoritas badan yang menangani persoalan logistik tersebut, Jumat (10/7/2015).

Menurutnya, posisi Bulog sebagai operator yang menjalankan kebikakan pemerintah itu sejalan dengan implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menurutnya, UU Pangan mengamanatkan pembentukan Badan Pangan Nasional yang berfungsi sebagai regulator. Sementara operator berbagai kebijakan pemerintah atau Kementerian Perdagangan dalam hal pangan dan stabilisasi harga adalah Bulog.

“Tugas pemerintah/Kemendag menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Kemendag yang memiliki dana dan kementerian itu yang memerintahkan Bulog untuk membeli pangan untuk rakyat. Jadi ke depan posisi Bulog otomatis di bawah kementerian tersebut,” ujarnya. Dengan demikian, ujarnya Menteri Perdagangan bisa merangkap sekaligus sebagai Kepala Bulog.

Pada bagian lain, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lebih jauh mengatakan bahwa pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Sayangnya, kata Refrizal, dalam Perpres itu belum terlihat ada sanksi untuk pedagang atau mafia yang menaikkan harga seenaknya.

Sedangkan mengenai maraknya mafia beras, Refrizal mengatakan bahwa sudah merupakan tugas Kemendag untuk mengatasinya.

“Itu tugas Menteri Perdagangan (Mendag), Rachmat Gobel melalui Bulog untuk memberantas mafia beras, termasuk menyediakan beras berkualitas untuk rakyat miskin. Jangan lagi memberikan beras berkutu seperti yang terjadi selama ini,” katanya.

Sebelumnya, banyak pihak mengapresiasi kinerja Kemendag dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok serta melakukan distribusi ke seluruh Indonesia selama bulan ramadan.

Menteri Perdagangan (Mendag), Rahmat Gobel juga dinilai mampu memberantas mafia yang selama ini menjadi momok bagi publik yang kerap menaikkan harga setiap kali hari raya tiba.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Bulog kemendag
Editor : Hendri Tri Widi Asworo
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top