Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah akan mengusulkan anggaran untuk Badan Siber Nasional dalam rancangan APBN 2016, agar lembaga tersebut dapat langsung bekerja melindungi sistem informasi dan jaringan nasional.
Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengatakan keberadaan Badan Siber Nasional sangat mendesak, karena teknologi yang terus berkembang. “Pertahanan siber harus terkoordinasi agar dapat segera mengetahui serangan datang dari mana dan bagaimana cara mengatasinya,” katanya di Jakarta, Rabu (3/6/2015).
Tedjo menuturkan pemerintah sempat kehilangan data penting di lingkungan ring satu, karena serangan peretas. Pemerintah, lanjut Tedjo, tidak ingin hal tersebut berulang kembali, sehingga berupaya memperkuat sistem pertahanan siber nasional.
Tedjo juga sebelumnya menyebut Badan Siber Nasional akan setingkat dengan lembaga tinggi negara lainnya yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Pembentukannya pun akan menggunakan Keputusan Presiden (Keppres) khusus yang diusulkan dari kementerian terkait.
Menurutnya, nantinya akan ada panitia seleksi yang bertugas mencari dan mengusulkan nama-nama yang layak untuk menjabat sebagai kepala dan anggota lembaga tersebut.
Lembaga tersebut juga akan menjadi organisasi yang memiliki kerahasiaan tinggi, seperti Badan Intelijen Negara, karena secara langsung mengurusi persoalan kejahatan dalam jaringan.
