Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengkambinghitamkan kondisi eksternal global sebagai penyebab utama buruknya kinerja kementerian bidang ekonomi.
“Masalahnya adalah ekonomi lagi sulit. Siapa pun dalam posisi menko perekonomian atau posisi [menteri] ekonomi adalah paling sulit, karena ekonomi sulit itu,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Senin (4/5/2015).
Dia menjelaskan kondisi eksternal ekonomi global sedang memburuk, ditandai pertumbuhan ekonomi China yang tidak tinggi. Belum lagi ekonomi Eropa yang sulit dan harga komoditas yang merosot.
Ekonomi eksternal yang melambat mengurangi daya beli masyarakat dalam negeri sehingga mempengaruhi ekonomi nasional. Masyarakat melihat kondisi itu sebagai tanggung jawab menteri koordinator perekonomian, tak mungkin menyalahkan menteri bidang lain.
Dia berpendapat penilaian kinerja yang buruk terhadap kementerian bidang ekonomi terlontar karena adanya kebijakan-kebijakan bagus yang dianggap tidak populer oleh masyarakat.
Salah satunya ialah kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). “Kalau masyarakat tidak puas atas kondisi sekarang ini wajar saja,” sambungnya.
Sebelumnya, dua lembaga swadaya bidang politik Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI) meneliti evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama satu semester terakhir.
Koordinator Advokasi Fitra Apung Widadi menyebutkan setidaknya ada tiga menteri dalam Kabinet Kerja yang harus diganti karena dianggap tidak mampu mewujudkan program Nawa Cita.
Tiga menteri itu antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Keuangan.
Dalam konferensi pers yang digelar GDRI, Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan ada delapan menteri Kabinet Kerja yang paling mendapat sorotan dari publik atas kebijakan yang telah diambil. Mereka juga dianggap berpotensi mengalami perombakan kabinet (reshuffle).
Kedelapan menteri ialah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Bappenas, dan Sekretaris Kabinet.
