Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jokowi Kritik Anggaran Pembangunan Daerah Hanya 18%

Presiden Joko Widodo menginstruksikan daerah mempercepat serapan anggaran dan mengkritisi rendahnya dana pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rata-rata hanya 18%.
Ana Noviani
Ana Noviani - Bisnis.com 29 April 2015  |  14:26 WIB
Presiden Jokowi. -
Presiden Jokowi. -

Bisnis.com, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo menginstruksikan daerah mempercepat serapan anggaran dan mengkritisi rendahnya dana pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rata-rata hanya 18%.

Dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2015, Jokowi menuturkan pemerintah akan mengurangi belanja di pusat dan mengalirkan dana APBN ke provinsi, kabupaten dan kota. Salah satunya dengan mengucurkan anggaran tambahan infrastruktur sebesar maksimal Rp100 miliar per kabupaten/kota.

"Stimulan sebesar itu untuk memperbesar persentase anggaran pembangunan di daerah," kata Jokowi di Bidakara, Rabu (29/4/2015).

Pasalnya, saat ini belanja pembangunan daerah sangat kecil. Rata-rata jumlahnya hanya 18% dari total belanja APBD.

"Kalau kita lihat data yang ada, belanja kabupaten/kota itu masih banyak di belanja aparatur dan belanja rutin, belanja pembangunan sangat kecil," ujarnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta daerah mempercepat serapan anggaran. Bergulirnya anggaran dan proyek pemerintah, lanjutnya, akan menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan sebesar 5,8% pada tahun ini dan 6,4%-6,6% pada 2015.

"Kalau kabupaten/kota dan provinsi penyerapan anggarannya dipercepat, saya meyakini pertumbuhan ekonomi akan bergerak, dana yang ada di masyarakat memang banyak berasal dari APBD provinsi, APBD Kabupaten/Kota," pungkasnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menambahkan daerah yang penyerapan anggarannya rendah akan diberikan peringatan dan berisiko dikurangi dana transfer daerahnya.

"Diberikan penghargaan yang baik, diperingati yang kurang. Kalau dia tahun depan kurang, dia punya penyerapan, maka tahun depan dikurangi," imbuh JK.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbd
Editor : Linda Teti Silitonga

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top