Jokowi Ingin Tambah Jabatan di Tubuh TNI, Efek Makan Siang?

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas tentang reorganisasi internal TNI membicarakan rencana jabatan wakil Panglima TNI dan Panglima Komando Operasi TNI AU menjadi tiga wilayah.
Akhirul Anwar | 17 Maret 2015 19:30 WIB
Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti berjalan di kompleks PTIK Jakarta, Selasa (3/3/2015). - JIBI/Akhirul Anwar

Bisnis.com, JAKARTA - Entah berhubungan atau tidak dengan undangan jamuan makan siang tadi, Presiden Joko Widodo hari ini menggelar rapat terbatas tentang reorganisasi internal TNI dan membicarakan rencana jabatan baru untuk Wakil Panglima TNI dan Panglima Komando Operasi TNI-AU menjadi tiga wilayah. 

Pangkoops TNI AU dibagi menjadi menjadi tiga yakni Armada TImur, Armada Tengah dan Armada Barat. Kemudian Kostrad juga dibagi menjadi tiga divisi. 

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan penambahan jabatan struktural untuk mendukung kinerja personel yang sudah ada. Terutama untuk wakil panglima diharapkan bisa membantu tugas panglima. 

"Masalah reorganisasi, di antaranya ada wakil panglima TNI, ada Pangko Ops TNI-AU menjadi tiga armada," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (17/3/2015) .

Presiden menyetujui penambahan struktural tersebut tetapi akan dilaksanakan secara bertahap karena menyangkut anggaran. Penambahan dibutuhkan karena TNI diharapkan dinamika organisasi yang semakin berkembang. 

Untuk armada tengah, Moeldoko mengatakan bisa mengambil lokasi di Makassar dan untuk angkatan udara di Sorong. Sejauh ini belum ada nama yang akan menduduki jabatan tersebut. 

Selanjutnya, Jokowi meminta telaah regulasi penambahan jabatan Wakil Panglima TNI. Adapun, rencana tersebut diusulkan oleh Panglima TNI Moeldoko. 

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan jabatan wakil panglima lebih kepada fungsi komando karena sekarang hanya ada kepala staf umum yang tidak bisa memberikan komando saat panglima ke luar negeri. 

"Tapi dengan menggunakan nama wakil panglima seperti yang dulu pernah ada sebelumnya, wakil panglima bisa menggantikan panglima untuk fungsi komando itu," kata Andi di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (17/3/2015). 

Selain itu, reorganisasi TNI adalah pengembangan divisi Kostrad, Armada, Komando Operasi Angkatan Udara. Penambahan ini membutuhkan tambahan anggaran dan ketersediaan dana sampai 2019. 

Jokowi meminta agar dasar hukumnya segera disiapkan. Andi mengatakan tahun ini akan dikeluarkan Perpres Organisati TNI tetapi implementasinya bertahap sampai dengan 2019.

Implementasinya, lanjut Andi, memperhitungkan proyeksi ketersediaan anggaran sampai 2019. Sekarang anggaran TNI 0,96% dari PDB atau Rp102 triliun. Anggaran tersebut bisa meningkat menjadi Rp200 triliun pada 2017 kalau pertumbuhan ekonomi tercapai 7%. 

Kajian penambahan tiga armada, tiga divisi Kostrad dan tiga komando operasi angkatan udara ini akan dituntaskan dalam tiga bulan ke depan. Presiden tidak menargetkan waktu tertentu dalam reorganisasi TNI tersebut.

Tag : jokowi, tni
Editor : Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top