Pemerintah Siapkan Roadmap Pemagangan 2015-2019

Kementerian Ketenagakerjaan menyusun peta jalan (roadmap) pelaksanaan program pemagangan dalam dan luar negeri tahun 2015-2019 sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan kerja dalam program pemagangan tersebut.
Martin Sihombing | 17 Maret 2015 17:36 WIB
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhir - Antara
 

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan menyusun peta jalan (roadmap) pelaksanaan program pemagangan dalam dan luar negeri tahun 2015-2019 sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan kerja dalam program pemagangan tersebut.

"Program pemagangan menjadi program prioritas dan unggulan dalam penyiapan SDM. Oleh karena itu, kita minta pemda-pemda di seluruh Indonesia mendukung program pemagangan ini," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Untuk mendukung pelaksanaan peta jalan pemagangan tersebut, pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia diminta untuk memberikan dukungan bagi pengembangan program pemagangan di daerahnya masing-masing termasuk menyediakan APBD untuk program pemagangan.

Dalam peta jalan itu, untuk pemagangan dalam negeri dipatok target kepesertaan menggunakan dana APBN sebanyak 8.310 orang pada tahun 2015, kemudian tahun 2016 sebanyak 25.000 orang, tahun 2017 sebanyak 30.000 orang, tahun 2018 sebanyak 35.000 orang dan 2019 sebanyak 40.000 orang.

Sedangkan untuk pemagangan luar negeri ditargetkan mencapai 2.500 orang tahun 2015 kemudian tahun 2016 sebanyak 2.750 orang, tahun 2017 sebanyak 3.000 orang, tahun 2018 sebanyak 3.500 orang dan 2019 sebanyak 4.000 orang.

Menaker Hanif mengatakan program pemagangan ditetapkan menjadi program unggulan karena mampu membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM, pelatihan kerja yang murah, mengurangi pengangguran dan menciptakan kesempatan kerja.

"Kita ingin program pemagangan diarahkan untuk membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi kaum muda tanpa terlalu mementingkan latar belakang pendidikan formal. Yang penting selama magang keterampilan kerjanya meningkat sesuai standar yang diminta industri," kata Hanif.

Hanif mengatakan selama ini kendala yang dihadapi dalam pengembangan SDM adalah belum adanya "link and match" atau belum ada kesesuaian kompetensi kerja lulusan pendidikan dan pelatihan dengan yang dibutuhkan dunia kerja.

"Lulusan pendidikan di Indonesia masih perlu diberikan bekal tambahan yaitu melalui pelatihan langsung di tempat kerja yang bisa dilaksanakan dengan mengikuti program pemagangan," kata Hanif.

Program pemagangan dinilai dapat membantu tenaga kerja secara cepat terserap di pasar kerja karena program pemagangan memberikan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan sekaligus pengalaman kerja dengan berbagai kondisi ketenagakerjaan di perusahaan kepada para tenaga kerja.

Keuntungan dari program pemagangan dapat juga dirasakan oleh perusahaan yang dapat meningkatkan produktivitas usahanya melalui ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kompetensi yang mereka butuhkan.

Dukungan APBD Untuk memperbesar jumlah kepesertaan program pemagangan, Menaker meminta Pemda agar menyediakan secara khusus dana APBD untuk pelaksanaan program pemagangan di daerahnya.

"Keterbatasan anggaran memang menjadi salah satu kendala untuk pelaksanaan program pemagangan secara masif, oleh karena itu kita minta agar pemda menyediakan APBDnya untuk program ini," kata Hanif.

Hanif juga meminta perusahaan-perusahaan untuk menyelenggarakan program pemagangan secara mandiri.

Pada tahun 2014, tercatat program pemagangan dalam negeri yang dibiayai APBN mencapai 6.780 orang peserta, biaya APBD sebanyak 1.955 orang peserta dan magang mandiri mencapai 17.632 orang peserta magang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kemenakertrans, magang

Sumber : Antara
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top